Mohon tunggu...
Jemi Kudiai
Jemi Kudiai Mohon Tunggu... Pemerhati Governace, Ekopol, Sosbud

Menulis berbagi cerita tentang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Akselerasi Pembangunan Papua: Komite Eksekutif Harus Libatkan Generasi Muda yang Paham Keluhan Rakyat

13 Oktober 2025   02:36 Diperbarui: 13 Oktober 2025   02:36 11
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jemi Kudiai, pemerhati Otonomi Khusus (Otsus) Papua, generasi muda Papua, dan isu ekonomi politik.

"Akselerasi pembangunan Papua tidak hanya tentang kecepatan, tapi tentang siapa yang diajak berlari bersama rakyat."

Harapan Baru, Tantangan Lama

Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah pusat menandai babak baru dalam kebijakan Otsus jilid II. Komite ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan Papua secara lebih terarah, terukur, dan berpihak pada rakyat. Namun, di balik gagasan besar itu, tersisa pertanyaan mendasar: apakah struktur dan cara kerja komite ini benar-benar mampu menjawab keluhan rakyat Papua yang sudah terlalu lama menunggu perubahan nyata?

Papua hari ini menghadapi dua tantangan utama: lambannya akselerasi pembangunan ekonomi daerah, dan terbatasnya keterlibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Banyak program berjalan di atas kertas, tetapi tak menembus akar masalah di masyarakat. Di sinilah pentingnya transformasi cara pandang bahwa percepatan pembangunan Papua bukan sekadar proyek administratif, melainkan gerakan sosial yang melibatkan energi baru: anak muda Papua yang produktif, kreatif, dan paham realitas rakyatnya sendiri.

Akselerasi Bukan Sekadar Kecepatan

Istilah "akselerasi" sering dimaknai sebagai percepatan program. Padahal, di konteks Papua, akselerasi harus dimaknai lebih luas: perubahan pola pikir dan cara kerja pemerintahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Percepatan pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mempercepat lahirnya kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang transparan.

Komite Eksekutif Otsus Papua harus menjadi motor koordinasi lintas sektor yang progresif, bukan sekadar lembaga seremonial. Ia perlu memastikan bahwa setiap rupiah dana Otsus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Papua terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.

Namun, percepatan tanpa partisipasi rakyat adalah ilusi. Komite harus belajar bahwa akselerasi yang efektif tidak datang dari rapat di ruang tertutup, tetapi dari dialog terbuka dengan rakyat yang merasakan dampak kebijakan di lapangan.

Generasi Muda: Energi Baru Pembangunan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun