Manajemen sebagai Kunci
Mengapa manajemen pemerintahan menjadi kunci sukses DOB? Ada setidaknya tiga alasan mendasar.
Pertama, tanpa manajemen yang baik, DOB hanya akan memperbanyak jumlah kantor pemerintahan tanpa fungsi nyata. Bangunan fisik memang berdiri, tetapi pelayanan publik tetap lambat dan jauh dari rakyat.
Kedua, manajemen menentukan arah kebijakan. DOB membutuhkan perencanaan yang berbasis data, bukan sekadar keinginan elite politik. Bila manajemen mampu memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran.
Ketiga, manajemen menjadi instrumen akuntabilitas. Dalam konteks Papua, yang selama ini menjadi sorotan soal korupsi dana otsus dan dana pemekaran, manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah syarat mutlak. Tanpa itu, DOB hanya menjadi ladang baru praktik koruptif.
Buku Bambang Purwoko memberi pesan kuat: praktik baik manajemen pemerintahan di Kabupaten Puncak seharusnya menjadi model, bukan pengecualian. Ia menegaskan bahwa DOB bukanlah kutukan, melainkan peluang---asal dijalankan dengan tata kelola yang benar.
Harapan bagi Papua
Papua hari ini menghadapi realitas ganda: di satu sisi ada harapan besar terhadap DOB untuk mempercepat pembangunan, di sisi lain ada keraguan yang lahir dari pengalaman pahit masa lalu. Pemekaran wilayah telah melahirkan banyak daerah baru, tetapi tidak semuanya berhasil memenuhi janji kesejahteraan.
Namun, Papua tidak boleh kehilangan harapan. DOB masih relevan, asalkan dijalankan dengan paradigma baru: pembangunan berbasis masyarakat, bukan berbasis elite politik. Ini berarti pemerintah pusat harus berhenti melihat DOB sekadar sebagai instrumen stabilitas politik, dan mulai memandangnya sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Papua.
Manajemen pemerintahan di tingkat lokal menjadi penentu. Aparatur sipil negara harus diperkuat kapasitasnya, tata kelola anggaran diperketat, partisipasi masyarakat diperluas, dan transparansi dijadikan budaya baru. Dengan begitu, DOB tidak hanya menambah jumlah daerah, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal.
Lebih jauh, DOB bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan nasional dan lokal. Di satu sisi, negara tetap menjaga kedaulatan, di sisi lain, masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dalam pelayanan yang nyata.
