"Dalam konteks pembangunan, kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mempengaruhi lingkungan merupakan variabel yang signifikan. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa kemampuan semua pemerintah sama. Ada pemerintah yang mungkin menghadapi tantangan yang terlalu berat dan melebihi kapasitasnya, sehingga upaya mereka bisa berakhir dengan kegagalan" (Riggs).
Meskipun penting untuk mengutamakan pemerataan infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan integrasi nasional, perlu juga diakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak selalu sejalan di setiap wilayah. Perbedaan kapasitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah memperumit proses tersebut.Â
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa upaya pemerataan infrastruktur ini dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga benar-benar dapat mengokohkan integrasi nasional.
Dengan demikian, pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan bukan hanya sekadar upaya membangun fisik, tetapi juga simbol dari keseriusan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan meningkatkan aksesibilitas, keselamatan transportasi, dan konektivitas antarwilayah, pemerintah dapat meminimalisir ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat akibat kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan seluruh stakeholder menjadi kunci untuk melaksanakan pemerataan infrastruktur ini secara efektif dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kokoh dan bersatu.
