Mendorong Green Democratic dalam Pilkada: Memilih Pemimpin Berintegritas dan Peduli Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan

"Membangun daerah tanpa merusak alam, tantangan pesta demokrasi di Pilkada hijau"

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hanya momentum politik untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mendorong demokrasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan atau yang dikenal dengan istilah "Green Democratic". 

Di tengah krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan, peran kepala daerah yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi sangat krusial. 

Pemimpin seperti ini tidak hanya diharapkan mampu membangun daerah dengan baik, tetapi juga dapat menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, khususnya hutan tropis dan sumber daya alam lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Baca juga: Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Kemana Arah Pendidikan Indonesia?

Sayangnya, kerusakan lingkungan sering kali terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan, perizinan yang dikeluarkan sembarangan, dan praktik korupsi yang merusak sumber daya alam. 

Dalam konteks ini, Pilkada hijau harus menjadi instrumen untuk mengubah arah pembangunan daerah yang lebih ramah lingkungan dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan peduli terhadap kelestarian alam.

Kepemimpinan berintegritas adalah salah satu faktor utama dalam mendorong Green Democratic. 

Pemimpin yang berintegritas tidak hanya menghindari praktik korupsi, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menghindari politik uang dan perburuan rente. 

Di banyak daerah, salah satu sumber utama kerusakan lingkungan adalah praktik perburuan rente yang dilakukan oleh pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan izin-izin eksploitatif terhadap sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. 

Masyarakat harus cermat dalam memilih calon pemimpin yang bersih dari rekam jejak korupsi, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Baca juga: Akselerasi Ekonomi Hijau dan Inklusif Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Selain berintegritas, pemimpin yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki visi pembangunan yang berkelanjutan dan peduli terhadap isu lingkungan. 

Baca juga: Transisi Energi Bersih, Bisakah Indonesia Mengurangi Jejak Karbon Global?

Dalam konteks Pilkada hijau, calon kepala daerah harus mampu memaparkan program-program yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. 

Bagaimana mereka merencanakan pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, serta pengembangan energi terbarukan di wilayahnya. 

Tanpa komitmen yang jelas terhadap isu-isu ini, pembangunan daerah hanya akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara kerusakan lingkungan akan terus terjadi dan berdampak negatif dalam jangka panjang.

Lebih jauh, KPU dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mendorong Green Democratic. 

Mereka harus memastikan bahwa rekam jejak para kandidat, terutama yang terkait dengan isu lingkungan, dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. 

Ini termasuk mempublikasikan informasi mengenai keterlibatan calon dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam atau praktik-praktik eksploitasi lingkungan yang merugikan. 

Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak hanya bersih, tetapi juga memiliki rekam jejak positif dalam melindungi lingkungan.

Masyarakat juga harus lebih kritis dalam memilih calon pemimpin daerah. 

Masyarakat perlu mengedepankan isu lingkungan sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan pilihan politik. 

Pilkada hijau bukan hanya soal memilih pemimpin yang mampu membangun infrastruktur atau menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga soal memilih pemimpin yang dapat menjaga kelestarian lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang ada. 

Pemilih harus memilih kandidat yang memiliki visi jangka panjang untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Green Democratic melalui Pilkada hijau ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan. 

Dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan peduli lingkungan, kita turut berkontribusi pada penciptaan masa depan yang berkelanjutan. 

Jika kerusakan lingkungan terus terjadi akibat kebijakan yang tidak berpihak pada alam, kita akan meninggalkan warisan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, momentum Pilkada hijau harus menjadi peluang untuk memperbaiki arah pembangunan daerah. 

Dengan menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas dalam proses pemilihan, kita dapat mendorong terciptanya Green Democratic yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan dapat tercapai.