Kini, kita menghadapi tantangan baru: bagaimana memastikan agar amanat undang-undang dan peraturan pemerintah benar-benar dijalankan secara konsisten di daerah?
Ada beberapa langkah solutif yang perlu diperjuangkan bersama:
- Menempatkan profesi dokter hewan pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah, minimal pada level pengambil keputusan teknis.
- Memberikan ruang nyata bagi pejabat fungsional dokter hewan untuk menjalankan fungsi POV tanpa hambatan birokratis.
- Mengembalikan semangat teknokratik dalam kebijakan veteriner, di mana setiap keputusan harus berbasis sains, bukan sekadar administrasi.
- Mendorong pembentukan unit khusus Kesehatan Hewan dan Kesmavet di setiap daerah, agar koordinasi teknis tidak terpecah oleh urusan non-veteriner.
- Memperkuat kapasitas dan integritas pejabat POV melalui pelatihan, sertifikasi, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada profesionalisme.
Penutup: Menjaga Nyawa, Menjaga Kepercayaan
Pejabat Otoritas Veteriner bukan hanya jabatan administratif --- ia adalah penjaga kepercayaan publik terhadap keamanan pangan asal hewan dan kesehatan masyarakat.
Setiap keputusan yang ditandatangani seorang POV bisa menyelamatkan ribuan manusia dari ancaman zoonosis, atau mencegah kerugian ekonomi akibat wabah hewan.
Oleh karena itu, memperkuat kembali posisi POV berarti mengembalikan marwah profesi dokter hewan sebagai penjaga kesehatan bangsa.
Dari masa Orde Baru hingga Reformasi, sejarah telah mengajarkan satu hal penting:
"Negara yang kuat dalam urusan veteriner adalah negara yang menghormati ilmu pengetahuan dan profesi yang melindungi kehidupan."
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
