Anies tak hanya dijadikan bacapres dari NasDem, akan tetapi sekaligus capres dari Koalisi Perubahan yang diwacanakannya bersama Demokrat dan PKS. Seperti kerap disampaikan banyak pengamat, perilaku "curi start" dari NasDem inilah yang membuat pembentukan Koalisi Perubahan masih di awang-awang. Demokrat dan PKS tampaknya masih menghitung kesepakatan yang akan ditempuh. Kita pahami, Demokrat dan PKS pastinya punya kalkulasi politik masing-masing.
Susilo Bambang Yudhoyono mencoba menjalankan peranannya sebagai king maker dengan terus melobi Surya Paloh dan petinggi PKS agar menyepakati putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang kini memegang kendali Demokrat, sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.
Megawati Soekarnoputri, sebagai tokoh yang paling disegani di PDIP, memegang kartu truf terkait siapa yang akan diusung partainya sebagai capres di Pilpres 2024. Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dimajukan, yang dalam hal ini disebut-sebut antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Sulit diasumsikan PDIP akan mengusung sosok lain dari internal partai di luar keduanya. Apalagi mempromosikan figur dari luar partai.
Dengan perolehan 22,38 persen kursi DPR, melampaui ambang batas 20% presidential thresold (PT), PDIP menjadi satu-satunya partai yang berhak mengusung capres dan cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Ini berbeda dengan partai-partai lainnya, khususnya delapan partai parlemen.
Jusuf Kalla, di sisi lain, juga tengah menjalankan peranannnya sebagai king maker melalui dukungan yang diberikannya kepada Anies Baswedan. JK terlihat mendampingi Anies dalam berbagai kesempatan.
JK juga disebut-sebut berperan untuk membuat Koalisi Perubahan segera terbentuk, sehingga mempermulus pencapresan Anies. Jika Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk, maka sudah tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi Anies. Poros NasDem, Demokrat dan PKS menghimpun 28,50 persen kursi DPR.
Jajaran ketua umum partai besar juga berpeluang menjadi king maker, sebut misalnya Airlangga Hartarto. Sebagai ketua umum dari partai pemenang kedua Pemilu 2019, Golkar, Airlangga Hartarto memegang peranan penting di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama PAN dan PPP.
KIB yang memiliki 25,87 persen kursi DPR sebenarnya sudah bisa mendeklarasikan capres dan cawapres dari internal. Namun, itu belum dilakukan oleh KIB. Airlangga Hartarto dan petinggi dua partai KIB lainnya tampaknya lebih memilih untuk memperkuat koalisi dengan menggandeng partai lain.
KIB tampaknya juga belum kompak untuk mengusung capres dan cawapres dari internal. Dalam perspektif demokratisasi partai politik, idealnya sebuah parpol memang wajib mengusung ketua umumnya sendiri.
Akan menjadi kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi jika dalam kontestasi pemilu justru harus mengusung capres dari luar partai atau bahkan mengusung kader partai politik lain....
