[caption id="attachment_314219" align="aligncenter" width="259" caption="pontianak.tribunnews.com "][/caption]
Denpasar, Feb 27, 2014
Krisis Listrik di Indonesia adalah suatu tantangan memasuki masa yang kritikal. Perkembangan dan ledakan penduduk, serta ekonomi, dan juga pembangunan yang diatas 5 persen pertahunnya, sungguh membuat keadaan di Indonesia, melampaui batas Kritikal.
Apalagi dengan berlakunya UU minerba yang mengHaruskan para penambang untuk mengolah hasil tambangnya di Indonesia, yang biasa disebut Smelter. Dimana untuk satu Smelter membutuhkan listrik bertegangan tinggi yang konstan, minimum 20 MW.
Untuk sekelas PT.Antam, Freeport, dan Newmont, membutuhkan sekitar 40MW per smelter, ini dalam metrix mengelolah hasil tambang secara Optimal.
Contohnya adalah Smelter yang dibangun di Australia, jika dibandingkan di Indonesia, menurut laporan dari Reuters, pengolahan 1 juta ton Aluminum per tahunnya membutuhkan biaya US$1,5 Billion hanya smelternya saja. Belum termasuk PLT-dan infrastrukturnya yang berkisar sebesar US$1 Billion per Smelter.
Menurut Michael Komesaroff, prinsipal konsultan dari Urandaline Investments, biaya investasi sampai break even, mungkin mendapatkan profit, Aluminum harus harganya di Pasar Internasional sebesar US$400.00.
Dan laporan dari HARBOR Alumina and Bauxite Intelligence Report:
Indonesia’s Bauxite Exports Fall More Than Expected After Ban
14-Feb-14
"HARBOR has confirmed that Indonesian bauxite exports have declined more than expected so far this year and that it is high likely that no shipments have been made after the ban was implemented in January 12th. Contrary to expectations, no export concessions have been granted so far for companies. As anticipated by HARBOR, Chinese import prices for material coming from Indonesia have increased (7% so far 2014), standing at $59.5 per mton CIF, a two-month high. Prices are expected to increase further in the measure that Chinese imported bauxite inventories begin to decline."
Dan pihak nickel miner PT Bintang Delapan, sudah menyiapkan pengurangan pengeluran, seperti pengurangan jam kerja, mungkin juga PHK, pemotongan jatah makan, minum, kepda pegawainya, pemutusan kontrak dengan beberapa dari kontraktor2 yang ada.
Pemerintah Indonesia sudah memberikan permit pembangunan Smleter sebanyak 28 projek. Berarti memerlukan segera dalam waktu 2 tahun ini pemasokan listrik sebanyak minimum 580MW Tegangan tinggi.
