Dua hari yang lalu kita disuguhi pemberitaan tentang konflik antara Ormas Islam dengan Warga di daerah Jebres Solo. Berbagai media menyebutkan bahwa ormas Islam yang dimaksud adalah FPI dan warga yang dimaksud adalah kelompok preman. Media menyebutkan bahwa FPI menyerang kampung yang menjadi tempat kelompok preman tersebut. Dalam pemberitaan tentang hal itu, ada satu pemandangan yang menarik untuk dicermati. Apa yang menarik?
Yang menarik adalah ketika barisan ormas yang jumlahnya ratusan dengan menenteng senjata tajam (samurai, parang) melewati barisan aparat keamanan yang dalam hal ini adalah polisi. Ratusan anggota ormas yang bersenjata tajam tersebut sama sekali tidak ada tindakan dari aparat. Mereka dibiarkan berjalan hingga sampai di kampung yang dituju.
Pertanyaannya adalah apakah aparat keamanan boleh membiarkan sebarisan masa yang bersenjata tajam tanpa ada tindakan, sementara jelas tujuan mereka adalah untuk menyerang kampung yang dituju?
Terus terang saya awam tentang hukum. Namun dalam pandangan saya, jangankan sekelompok orang bersenjata tajam, satu orang saja yang bersenjata tajam dan orang tersebut berniat menggunakannya untuk melukai orang lain, maka aparat wajib melucuti senjata tajam yang dibawa seseorang tersebut. Kalau dalam konteks barisan FPI yang bersenjata tajam seperti di televisi, apakah aparat tidak mengetahui tujuan barisan tersebut? Kita tidak yakin kalau aparat tidak tahu. Karena kejadian tersebut diawali oleh rangkaian kejadian sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi pembiaran secara sengaja oleh aparat agar FPI menyerang kampung tersebut. Kalau demikian maka selalu menyalahkan FPI menjadi tidak tepat karena FPI dapat melakukan kekerasan tersebut karena didukung oleh pembiaran oleh aparat.
Pembiaran aparat terhadap kasus penyerangan oleh FPI di Solo ini hanyalah "gambar kecil" dari sebuah "gambar besar." Apa gambar besarnya?
Mengacu pada pendapat Dr Imam Prasodjo, ketika beliau memberi komentar di acara Kick Andy minggu lalu, sesungguhnya gambar besarnya adalah pemerintah lalai dalam menjamin rasa aman kepada masyarakat, oleh karena itu terjadi benturan horisontal pada masyarakat.
Marilah kita lihat benturan horisontal antar masyarakat dalam konteks yang berbeda. Aktivis Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mencoba mengembalikan hak pejalan kaki terhadap trotoar. Selama ini trotoar banyak digunakan secara salah, misalnya oleh pedagang kaki lima, parkir motor dan pelintas motor kalau keadaan macet. Konflik horisontal terjadi antara pejalan kaki dengan pengguna non pejalan kaki. Dalam konflik horisontal ini kecenderungan yang terjadi adalah aparat lalai atau terjadi pembiaran.
Kembali ke pertanyaan judul? Apakah FPI perlu disalahkan? ataukah didukung?. Sebagian orang berpendapat bahwa FPI bersalah dengan dalih melakukan kerusuhan dan kerusakan, sedangkan sebagian orang berpendapat sebaliknya dengan alasan apa yang dilakukan adalah memerangi maksiat.
Sebetulnya yang paling penting untuk kita salahkan adalah pemerintah. Pemerintah lalai menjaga rasa aman masyarakat dengan cara melakukan pembiaran baik sengaja atau tidak. Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan konflik (benturan) horisontal antar masyarakat. Membiarkan kelompok bersenjata tajam tanpa melucutinya menjadi contoh pembiaran itu. Masyarakat harus sadar bahwa kalau terjadi benturan horisontal maka akar masalahnya pada pemerintah. Menyalahkan satu sama lain tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa yang dilakukan FPI akan selalu terjadi setiap tahun karena aparat keamanan melakukan pembiaran.
Kalau ada waktu, mari kita ingat-ingat kembali benturan horisontal lainnya. Entahlah......
