Mohon tunggu...
Isson Khairul
Isson Khairul Mohon Tunggu... Jurnalis - Journalist | Video Journalist | Content Creator | Content Research | Corporate Communication | Media Monitoring

Kanal #Reportase #Feature #Opini saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul dan https://www.kompasiana.com/issonkhairul4358 Kanal #Fiksi #Puisi #Cerpen saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul-fiction Profil Profesional saya: https://id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1 Social Media saya: https://www.facebook.com/issonkhairul, https://twitter.com/issonisson, Instagram isson_khairul Silakan kontak saya di: dailyquest.data@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Hanya 4,5 Persen SMP yang Miliki Labor IPA dengan Fasilitas Lengkap

11 September 2015   14:45 Diperbarui: 11 September 2015   15:07 281
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[3] Kemendikbud memastikan kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sebagai imbas kenaikan anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp 409,1 triliun,

setara dengan 20,006 persen dari total belanja negara di APBN 2015. Selengkapnya, silakan baca Dana BOS Naik, SD Rp 800 Ribu, SMP Rp 1 Juta, yang dilansir jpnn.com, pada Sabtu l 04 Oktober 2014 l 06:02 WIB.

[4] Sudah cukup banyak penyelenggara pendidikan yang tersangkut kasus korupsi dana BOS. Yang terbaru, menimpa Ismail, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kota Ambon, pada Rabu (9/9/2015), Ismail dituntut hukuman penjara 3,5 tahun, dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2014. Selengkapnya, silakan baca Didakwa Korupsi Dana BOS, Kepsek SMAN 1 Bula Dituntut 3,5 Tahun Penjara, yang dilansir kompas.com, pada Rabu l 9 September 2015 | 22:19 WIB.

[5] Padahal, menurut John Strain, Ketua Program Pengembangan Kapasitas SPM Uni Eropa di Indonesia, kepala sekolah dan pengawas sekolah, berperan dalam kepemimpinan dan pengawasan. "Dalam SPM, kepala sekolah diwajibkan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru, dua kali per semester. Saya kira ini bukan hal yang sulit," kata John Strain. Selengkapnya, silakan baca Pengelola Sekolah Diharapkan Berperan, yang dilansir print.kompas.com, pada Kamis | 10 September 2015.

[6] Mendikbud Anies Baswedan mengajak seluruh pelaku pendidikan, menjadikan capaian hasil Ujian Naional (UN) dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), sebagai potret awal untuk melakukan ikhtiar perbaikan ke depan. Selengkapnya, silakan baca Hasil UN dan IIUN SMP/Sederajat 2015 Sebagai Potret Awal Perbaikan, yang dilansir kemdiknas.go.id, pada Jumat l 12 Juni 2015 l 10:31 WIB.

[7] Standar Pendidikan Minimal (SPM) memiliki 27 indikator, yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota dan manajemen tingkat sekolah. Tanggung jawab manajemen tingkat sekolah, diambil alih oleh pemerintah pusat melalui pemberian dana BOS. Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, antara lain, penyediaan guru, kualifikasi dan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Tanggung jawab manajemen sekolah, antara lain, penyediaan buku dan media pembelajaran serta pelaksanaan proses pembelajaran.

[8] Totok Amin Soefijanto mengatakan, kekurangan yang sangat menonjol, tidak hanya ditemukan pada aspek fisik sekolah, tapi juga pada bagian-bagian penting proses pendidikan, seperti dalam hal supervisi, perencanaan belajar, dan penilaian murid. Selengkapnya, silakan baca Standar Pelayanan Pendidikan Indonesia Masih Rendah, yang dilansir bisnis.com, pada Rabu l 09 September 2015 l 14:14 WIB.

[9] Beberapa hari lalu, Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan metode baru. Dengan metode baru, hasil perhitungan IPM saat ini, menjadi lebih rendah, dibandingkan hasil perhitungan dengan metode lama. Misalnya, IPM Indonesia yang baru pada 2010 dan 2013 menjadi 66,53 dan 68,31. Sebelumnya, dengan metode lama, IPM Indonesia pada periode yang sama, tercatat sebesar 72,27 dan 73,81. Selengkapnya, silakan baca Memaknai Indeks Pembangunan Manusia yang Baru, yang dilansir print.kompas.com, pada Rabu Siang | 9 September 2015 l 14:42 WIB.

[10] Beberapa sekolah negeri, khususnya di perkotaan, sudah mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Pencapaian itu, salah satunya, melalui dana yang diperoleh dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). "Jika sekolah dilarang mengutip SPP, kualitas sekolah yang sudah mencapai SNP, bisa menurun," kata Kepala Peningkatan Kemampuan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Abdul Malik. Selengkapnya, silakan baca Sumbangan Orangtua Masih Dibutuhkan untuk Tingkatkan Standar Sekolah, yang dilansir print.kompas.com, pada Rabu Siang | 9 September 2015 l 19:08 WIB.

[11] Para scientist dari Sains Club SMP Eka Dura Lestari, sangat bersemangat membuat produk-produk khas sekolah, seperti pengawetan rangka vertebrata, pupuk kompos dari sampah organik, dan pupuk Takakuran Home Method. Aktivitas sains tersebut, dari siswa dan untuk siswa. Tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh siswa. Mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Selengkapnya, silakan baca SMP Eka Dura Lestari Sains Club Lahirkan Scientist Muda, yang dilansir riaupos.co, pada Rabu l 03 Juni 2015 l 10:52 WIB.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun