Kolaborasi yang terdiri atas unsur pemerintah, para pakar, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kolaborasi dan kerjasama ini berdasarkan atas sikap saling memahami posisi dan perannya masing-masing. Terlebih pada saat penyusunan kebijakan dan mengimplementasikannya. Jangan sampai kolaborasi ini hanya dijadikan sebagai sebuah ritual penggugur kewajiban dan keabsahan prasyarat semata.
Merumuskan kebijakan terkait kehidupan dalam normal baru tentu harus di dukung oleh pihak intelektual, para ahli, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, para tokoh/pemuka agama, para pengusaha, dan media massa.
Bahkan kalau perlu, libatkan unsur-unsur sosok panutan/tokoh informal yang ada di tingkat desa/kelurahan, termasuk para perangkat, TP PKK, Karang Taruna, hingga RT/RW.
Target komunikasi publik pun harus menggandeng generasi milenial dan komunitas pula. Generasi milenial bisa dijadikan contoh untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan beberapa dari mereka merupakan ikon panutan bagi sebagian yang lain. Gandeng mereka untuk mendesiminasi kebijakan publik.
Sementara komunitas terbentuk karena relasi interpersonal yang kuat dan solid. Relasi tersebut didasarkan oleh pertemanan dan kesamaan minat dan hobi. Dengan menggandeng komunitas yang ada, bisa jauh efektif karena sifat komunitas yang lintas lokalitas atau geografis tertentu.
Optimalkan fungsi government public relation (GPR)
Sebagai bagian dari menjawab tantangan komunikasi publik, GPR memiliki peran penting dalam mewujudkan pemahaman publik dan dukungan publik terhadap pemerintah. Perannya menjembatani pemerintah dan masyarakat. GPR harus dapat menyampaikan informasi apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah, dan mendengar apa yang disampaikan masyarakat.
Ada lima arah komunikasi publik yang harus dijalankan GPR yaitu legitimasi, public trust, capturing, public education, dan public engagement. GPR berperan aktif dalam mengedukasi publik, yakni dengan menyajikan informasi baik dan benar, baik dalam arti informasi itu lengkap, benar dalam arti informasi sebenarnya. [4]
Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Direktur Jendral Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, bahwa seorang GPR tidak hanya high tech (mengerti teknologi informasi terbaru), tapi juga harus high touch (dapat memahami situasi dan kondisi serta "memanusiakan" pesan yang disampaikan). Kalau sudah high touch, baru kemudian bisa mencapai high truth (dipercaya). [5]
Beberapa strategi tersebut dapat dilaksanakan selama masa transisi atau peralihan ini. Karena memang belum semua wilayah di Indonesia telah 100% melaksanakan kehidupan kenormalan baru. Catatan penting yang harus diperhatikan adalah, jangan sampai komunikasi publik menjadi bumerang permasalahan lagi di kenormalan baru pasca pil pahit yang harus ditelan pemerintah dalam masa awal pandemi.Â
DAFTAR PUSTAKA
