Makin lama ketakutan kita jadi nyata. Gerindra mau merapat ke kubu Jokowi. Padahal kita sudah mampus-mampusan dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres kemarin. Duit, pikiran, tenaga dan waktu kita habis buat bikin perubahan di Indonesia. Banyak aktivis-aktivis pendukung koalisi 02 yang ditangkap pemerintah. Bahkan sampai sekarang masih ada rakyat yang "nongkrong" di Mahkamah Konstitusi buat mengawal demokrasi.
Tadinya saya pikir ini juga omong kosong. Saya masih berpikir postif waktu Prabowo ketemu Jusuf Kalla (JK) diam-diam pasca rusuh Jakarta. Meskipun saya tahu JK itu orangnya Jokowi. JK adalah penasihat TKM Jokowi-Ma'ruf Amin. Saya masih berprasangka baik kalau pertemuan itu buat menenangkan situasi.
Sialnya, habis itu keluar rumor itu. Gerindra minta jatah 5 kursi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Oke di zaman serba hoaks ini, saya langsung pikir ini cuma fitnah. Tapi sekarang? Sudah keluar posisi yang bakal diambil Gerindra: dua menteri, satu pimpinan MPR, dan dua dewan pertimbangan presiden. Persis sama. Lima kursi.
Kalau benar Gerindra sampai masuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, fix sudah. Gerindra ini munafik. Ya, bukankah Gerindra yang bacotnya paling besar waktu Demokrat menyerukan rekonsiliasi bangsa? Saking getolnya Gerindra menolak rekonsiliasi sampai-sampai ada yang kepancing. Mereka mem-bully habis-habisan SBY, AHY bahkan mendiang Ibu Ani Yudhoyono. Artinya Demokrat itu benar, sedangkan Gerindra cuma partai munafik besar.
Kalau sampai Gerindra sampai merapat ke Jokowi, itu artinya Gerindra ini pengkhianat. Ya, masak lokomotifnya kabur begitu? Apalagi Gerindra ini yang mengkooptasi semua kekuatan koalisi 02. Ya, Capresnya Gerindra, Cawapresnya Gerindra, Ketua Timsesnya Gerindra. Semuanya Gerindra.
Artinya Gerindra cuma memanfaatkan rakyat buat kepentingan politik elektoral doang. Mengeruk suara rakyat biar Prabowo menang Pileg dan Gerindra menang Pilpres. Ini artinya Gerindra jelas-jelas mengkhianati kepercayaan rakyat.
Ini akan jadi catatan sejarah. Rakyat akan mengingat manuver munafik dan pengkhianatan Gerindra ini. Dan rakyat pula yang akan menghukumnya.
Tidak perlu sampai lima tahun, sampai Pemilu 2024. Â Ke depan ini ada agenda Pilkada 2020. Rakyat akan mulai menghukum Gerindra di sini. Semua calon-calon kepala daerah dari Gerindra akan dihukum rakyat.
