Penyelenggara KPU yang Independensi dan Mandiri demi Terciptanya Indonesia Maju

Bismillahirrahmanirrahim..

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tergabung dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance. KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk dengan undang-undang. Mengapa harus independen? Jawabannya jelas, karena penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak memihak. Komisi Pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai poltik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Independensi tidak sekedar bermakna "merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak" dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan atau power, paradigm, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari Pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang. Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang diberi independen meliputi tiga hal, yaitu: independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. 

Independensi institusional atau struktural adalah bahwa KPU bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi subordinat atau tergantung pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan ditekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan Pemilu, dan independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota KPU adalah personal yang imparsial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Independensi fungsional dapat ditemukan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2007 yang memberi kewenangan kelembagaan menetapkan rencana, organisasi dan tata kerja Pemilu, mengendalikan Pemilu, menetapkan peserta Pemilu, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan waktu, menetapkan hasil Pemilu, dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Sementara independensi personal tersurat jelas dalam syarat-syarat menjadi anggota KPU yang diatur dalam Pasal 18, antara lain:

• mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
• Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan.
• tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
• Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri.

Menurut Pasal 22E UUD 1945, kata "merdeka" dapat dibaca bukan milik partai politik. Perselisihan tentang persiapan konstitusional (awalnya kuat), interpretasi teleologis, interpretasi sejarah, atau sejarah hukum, serta prinsip dan tren penyelenggaraan pemilu internasional yang melibatkan penyelenggara pemilu, semuanya mengungkapkan signifikansi ini. Bahwa pembahasan konstitusi pertama mengamanatkan penyelenggara pemilu tidak memihak, nonpartisan, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. 

Menurut PDIP yang menegaskan bahwa "pemilihan umum harus diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum independen yang anggotanya bukan anggota aktif partai politik peserta pemilu", dapat dilihat dari sudut pandang mereka dalam pembahasan. Adapun kekhususan proposal F-PDIP adalah sebagai berikut:

 Ayat (2): "Pemilihan Umum diseenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, mandiri dan anggota-anggotanya mempunyai kemampuan yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum". 

Pendapat itu selanjutnya diperkuat dengan pandangan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut: "Yang berikutnya, yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang melaksanakan. Saya kira kita sudah mengambil keputusan kemarin dalam undang-undang, dalam revisi itu bahwa kita sepakat semua fraksi menetapkan adanya KPU yang mandiri yang professional, yang non partisan, dengan penjelasan yang sudah disepakati juga, makna dari non partisan itu. Kaitan dengan itu berarti Pemilu dilaksanakan yang bersifat nasional oleh lembaga itu...."; Bahkan Ali Masykur Musa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan, "...pelaksanaan Pemilu yang demikian hanya bisa tercapai apabila penyelenggaraannya adalah badan yang mandiri dan tidak terikat pada kekuatan politik tertentu".

Asep Warlan Yusuf ahli Hukum Tata Negara mengatakan bahwa, istilah kemandirian KPU menyiratkan tiga hal esensial, yaitu:

• KPU tidak berada di bawah pegaruh atau perintah pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi anggota KPU untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
• Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pihak-pihak yang mengintervensi atau yang mempengaruhi KPU;
• Harus menjalankan dan memegang teguh hukum, keadilan, kebenaran, etika, dan moral.

Independensi KPU juga ditegaskan dalam subtansi UU No. 22 Tahun 2007 yang secara jelas dan tegas mengamanatkan independensi KPU. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa KPU, KPU Privinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkhis. Independensi KPU juga tercermin dalam hal dukungan sekretariat KPU sebagai supporting system yang bertanggung jawab kepada KPU.

Menurut Mahkamah, UU harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum. Sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan, Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka undang-undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud, pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin fairness dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi atau melindungi hak-hak peserta lain dalam pemilihan umum, dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses atau cara (deontologis), kata "mandiri" yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik, menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi.

 Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota. UU No. 15 Tahun 2011 telah membangun sistem rekrutmen yang dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011, sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon".

 Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum. Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon".

Menurut Mahfud MD, pada pokoknya terdapat dua alasan mengapa anggota partai politik tidak boleh menjadi penyelenggara Pemilu kecuali sudah berhenti lima tahun. Pertama, melalui putusan tersebut MK ingin menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu, baik pada Komisi Pemilihan Umum maupaun Badan Pengawas Pemilu. Kedua, agar politik hukum kita konsisten.

 Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa jika Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU dengan independen, terbuka dan mandiri maka negara akan mendapat hal positifnya yaitu:

• Tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap para paslon
• Dari ketidakcurigaan itu maka otomatis akan mengurangi jumlah orang yang golput
• Bangsa Indonesia akan maju dari segi apapun karena berkurangnya orang yang tidak jujur akan pemerintahan sendiri dan mengurangi populasi koruptor
• Bangsa Indonesia akan mendapati pemimpin yang jujur tidak menyogok hanya karena jabatan
• Kepercayaan masyarakat akan pemerintahan Indonesia meningkat.