Sebut saja "Jokowi" belum pantas menjadi seorang Presiden, tetapi Jokowi dan tim pemerintahannya masih sebatas melakukan ekperimen pemerintahan yang dianutnya. Mencoba menyulap bangsa ini hanya dengan iming iming kartu sakti, padahal hanya sekedar permainan politis dan taktis seorang Jokowi dalam mengelolah Negara. Sedangkan dari porsi pandangan lain, selama pemerintahan Jokowi belum ada yang menyentuh aspek sosial secara merata.
Dibandingkan dengan SBY, tentunya seorang Jokowi jauh tertinggal, belum menyentuh aspek kepemimpinan dan kepeala negara sebagaimana masa pemerintahan SBY. Hanya pada awalnya saja, seorang Jokowi seolah lebih dekat dengan masyarakat bawa, kenyataannya, tidaklah sebagaimana ketika mengendalikan roda kepresidenan, belum memiliki nilai positis yang bisa dirasakan secara obyektif oleh masyarakat. Tetapi para pemilih lata saja ketika memilih Jokowi, bukan berangkat dari nalar intelektual yang memadai, atau lebih banyak "pak turut saja".
buktinya sejak pemerintahan Jokowi berjalan, banyak kasus Nasional yang merupakan cerminan pemerintahan Jokowi yang tidak kwalitas, hal itu sebenarnya bisa dilihat dari sejak Jokowi berlabuh diJakarta sebagai "Gubenur". diantaranya adalah :
Lelang Jabatan lurah, sebenarnya tidak banyak memberikan motivasi terhadap kesejahteraan wilayah keluarahan, toh hanya sekedar sikap konyol yang diteruskan seorang Ahok, dengan menaikkan gaji semua perangkat keluarahan sebagai benteng pertahanan "agar tetap menjadi Gubenur". Ini sangat nyata sebagai politik uang negara, digunakan hanya sebatas politik pertahanan Jabatan.
- 1.Penggusuran semua pemukiman [yang diindikasikan liar] tanpa mempertimbangkan lagi keadaan mereka sebagai anak anak bangsa. Dijakarta utamanya penggusuran terjadi dimana mana, mulai dari sepanjang rel kereta Api atas alasan "Milik" Negara hingga lahan lahan lainnya. Ribuan orang harus tergusur rumahnya tanpa penyelesaian hanya dengan klaim "milik" negara. Padahal Bumi dan isinya ini jelas menurut undang undang untuk kesejahteraan bangsanya, lalu bagaimana Negara disosialisasikan sebagai pemilik , ini jelas sangat bertentangan dengan undang undang.
- Penggusuranpun terjadi dimana mana sejalan dan seiring pemerintahan Jokowi, d beberapa wilayah di Indonesia muncul kasus kasus serupa yang menggambarkan tidak ada lagi belas kasih sayang di Indonesia, satpol PP-pun, aparat menjadi lebih liar memberikan pembelaan pada satu kelompok dan melepaskan kelompok yang lain. Tindakan tindakan mereka terbilang paling berani menyuarakan sikap permusuhan terhadap sesama, seolah Jokowi Presidennya Pengusaha saja atau Presidennya para pejabat saja, bukan rakyat .
- Terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara KPK dan Kepolisian dengan pola penanganan yang tidak adil Pemerintah, lebih berpihak pada kepolisian, bahkan ujung ujungnya meskpun tidak melantaik Budi Gunawan, pada akhirnya Budi Gunawan harus juga menempati kursi wakil Kapolri. Sedangkan Nasib orang KPK , seperti Abraham Shamad dan Bambang Wijayanto dibiarkan dijadikan bulan bulanan oleh kepolisian, tanpa ada Iba sedikitpun dari Presiden, bahkan penyidik KPK-pun harus bernasib sama menjadi santapan kepolisian.
- Lebih cenderung PDIPisme dari pada duduk sebagai Presiden rakyat, tanpa terkecuali, misalnya memberikan angin segar kepada para pendukungnya melalui kaki tangannya, misalnya mengaduk aduk Partai Golkar, PPP, hingga ada dualismen kepemimpinan yang tak pernah selesai, berdiri sebagai corong pembela adala Metro TV, yang beralih media sebagai media Penguasa.
- Mengaduk aduk PSSI, sebagai wadah persepakbolaan Indonesia, dengan alasan menyelamatkan persepakbolaan Indonesia, hingga adanya tim Transisi yang condong sebagai corong penguasa Jokowi.
- Ketidak stabilan pasar , ekonome umat yang semakin anjlok
- Harga yang terus melambung yang sebatas dihibur dengan kunjungan kepasar, kalau dijaman Pak Harto pasar bisa naik menjelang lebaran dari hari besar lainnya, kembali normal setelah usai. Dijaman Jokowi, naiknya harga, tidak mau turun.
- Naiknya BBM tidak lagi memerlukan persetujuam DPR
- Makin banyaknya Mala petaka kebangsaan, Curanmor atau pembegalan
- Maraknya Prostitusi
- Membiarkan aliran sesat berkembang di Indonesia, misalnya Syiah, hingga Menteri agamapun ikut berperan menyuburkan aliran ssesat ini.
Itulah fakta kerusakan Negara akibat dari politisasi pemerintahan Jokowi yang over dosis kepartaian, mementingkan golongan yang primordialisme, membuktikan kecenderungan kerusakan masa Jokowi ini lebih terasa bila di bandingkan dengan masa Sby.
[caption id="attachment_365862" align="aligncenter" width="500" caption="Jokowi makin sulit memegang janji"][/caption]
