Pandemi Covid19 kurang lebih telah berlangsung selama satu setengah tahun lamanya, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Hal ini telah mengguncang perekonomian negara-negara di seluruh dunia.Akan tetapi sebaiknya kita berfokus terlebih dulu pada dampaknya terhadap perekonomian negara kita yang saat ini terancam oleh tidak menentu berakhirnya pandemi Covid19, dan atas semakin tinggi tingkat hutang pemerintah/negara, yang sewaktu-waktu akan menjadi bom waktu yang senantiasa mengintai untuk meledak menggelegar melebihi dahsyatnya krisis moneter 1998, apabila hutang pemerintah/negara tak terkendali dan atau bila mata uang kita terdepresiasi sangat parah.
Seandainya, pada awal pandemi covid19, pemerintah bisa bertindak tegas, dengan cara mengumpulkan dana, melalui pengorbanan para pengusaha yang dapat dipaksa menyisihkan dana sepuluh persen saja dari laba perusahaannya, perlu digaris bawahi dari laba bukan dari kerugian, khususnya bagi perusahaan yang membukukan laba cemerlang pada Desember 2019, guna keperluan jaring pengaman sosial maupun guna pembiayaan kesehatan rakyat yang terdampak pandemi covid19, serta guna pembiayaan langkah-langkah penanggulangan pandemi, kemungkinan saat ini, tingkat utang pemerintah/negara tidak akan melesat bak roket.
Disamping itu, langkah-langkah intensif di awal pandemi covid19, yang terdanai dengan baik melalui metode pengumpulan dana tersebut diatas, tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik dalam mencegah penularan dan meluasnya pandemi covid19 di negara tercinta kita ini. Tentu saja pemaksaan terukur atas pengumpulan dana tersebut, harusnya di-imbangi dengan transparansi laporan penggunaan dana, serta sementara menyetop proyek-proyek strategis nasional yang tidak mendesak dan tidak dibutuhkan dalam masa pandemi ini.
Sayangnya pemerintah justru khawatir dengan ancaman PHK masal secara nasional yang dilontarkan oleh perusahaan-perusahaan milik para pengusaha yang tidak mau terkurangi kenyamanan dan keuntungannya. Penerintah seakan lupa akan gilang-gemilangnya sejarah nasionalisasi aset pada awal pendirian negara ini, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Walau kita tidak mengharapkan pemerintah melakukan nasionalisasi aset yang justru akan merugikan image negara sebagai negara layak investasi dan yang akan semakin menyulitkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Parahnya pemerintah justru memfasilitasi ketidakmauan para pengusaha untuk berkorban bagi negara dan rakyat, tempatnya menghasilkan kenyamanan dan keuntungan selama berpuluh-puluh tahun, dengan mengesahkan omnibus law pada bulan-bulan terakhir tahun 2020, disaat pandemi covid19 semakin merebak, karena kecanggungan langkah yang diambil penerintah dalam menanggulanginya.
Pemerintah justru menjustifikasi keinginan pengusaha untuk mem-PHK karyawannya, dan bersedia mengambil beban pesangon atas karyawan yang akan di-PHK oleh perusahaan-perusahaan tersebut , dimana dananya kembali lagi akan diperoleh melalui utang pemerintah/negara, hanya karena keluhan pengusaha atas berkurangnya kenyamanan dan keuntungan yang dapat mereka raih.
Padahal bila ditelusuri lebih dalam berkurangnya kenyamanan dan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut, bukan hanya disebabkan oleh pandemi covid19 yang saat ini masih berlangsung, tetapi kemungkinan juga oleh ketidakmampuannya bersaing, mengoptimalkan efisiensi operasional perusahaan maupun oleh distrupsi peralihan bisnis konvensional menjadi bisnis digital, yang saat ini mau tidak mau menjadi tantangan terbesarnya.
Akhir kata, bila pemerintah mau sedikit berkeras untuk meminta pengorbanan para pengusaha nasional, yang di-imbangi dengan perubahan regulasi-regulasi pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki  bumi pertiwi ini, kemudian melaksanakan skala prioritas atas pembangunan ekonomi nasional, dengan menunda proyek-proyek strategis nasional yang saat ini belum terlalu kita butuhkan, kita yakin bom waktu kejatuhan ekonomi nasonal dapat dipadamkan, dan di masa depan kita akan mencapai kejayaan ekonomi yang lebih tinggi.
