Irwan Rinaldi Sikumbang
Irwan Rinaldi Sikumbang Pensiunan BUMN

menulis untuk melawan lupa.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Membesarkan Koperasi Karyawan Secara Sehat

16 Juli 2017   21:25 Diperbarui: 17 Juli 2017   04:36 1114 4 1
Membesarkan Koperasi Karyawan Secara Sehat
ilustrasi: shutterstock

Tentu tidak sedikit kisah koperasi yang berhasil berkembang dengan baik karena mempunyai basis anggota yang banyak. Anggota yang banyak tersebut haruslah aktif dalam bertransaksi, baik menyimpan uang, meminjam, dan membeli berbagai produk atau jasa yang disediakan koperasi.

Karena anggota koperasi kebanyakan adalah masyarakat lapisan menengah ke bawah, maka secara nominal, jumlah uang yang ditransaksikan per orang relatif kecil. Tapi dengan anggota yang banyak, katakanlah sampai belasan ribu orang, maka bila semua anggota aktif bertransaksi dengan tingkat frekuensi yang tinggi, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi "bukit", sehinga secara total, omzet koperasi menjadi besar, tidak kalah dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). 

Omzet yang besar akan mendatangkan laba, yang dalam istilah koperasi disebut sisa hasil usaha (SHU), yang juga besar. SHU ini akan dibagikan kembali kepada anggota, yang besar kecilnya bergantung pada sedikit-banyaknya kontribusi masing-masing anggota dalam menciptakan omzet itu tadi. Di sinilah peran koperasi dalam mengangkat perekonomian rakyat. Tidak salah bila meskipun presiden kita silih berganti, perhatian untuk koperasi selalu tinggi.

Dari Anggota Untuk Anggota

Ya begitulah memang hakikat koperasi, yang berprinsip "dari anggota dan untuk anggota". Berbeda dengan PT yang sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Bila suatu PT meraih omzet yang tinggi, konsumennya tidak akan mendapat distribusi laba, karena semua hasil usaha akan menjadi hak pemegang saham sepenuhnya. Bahwa ada PT yang berbaik hati menyumbang ke masyarakat sebagai bagian dari program corporate social responsibilities (CSR), itu lebih karena "kebaikan hati" pengurus PT.

Terlepas dari adanya beberapa koperasi yang berhasil, kenyataannya secara agregat, perekonomian kita masih didominasi oleh badan usaha PT berskala besar (milik swasta) dan badan berupa PT (Persero) yang milik negara. Sumbangan koperasi masih rendah secara persentase, yakni sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun lalu. Bahkan tidak sedikit pula cerita miris tentang koperasi yang hanya didirikan sebagai tameng untuk penipuan, katakanlah dipakai oknum pengurus untuk menarik investasi bodong. Setelah dana terkumpul, si oknum kabur.

Koperasi memang sangat diharapkan untuk mengerakkan ekonomi di lapisan bawah, dan karenanya kebanyakan terdapat di desa atau di pinggiran kota. Nah, barangkali luput dari perhatian publik, ternyata diam-diam sekarang ini mulai tumbuh koperasi karyawan berskala besar, yang mendompleng kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Koperasi Karyawan Astra, Indocement, Pertamina, Telkom, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dapat disebut sebagai misal. Semuanya adalah perusahaan atau instansi besar dengan karyawan ribuan, bahkan sampai puluhan ribu.

Tingkat gaji di perusahan tersebut relatif besar, sehingga karyawan tidak keberatan dipotong gajinya untuk disimpan di koperasi karyawan.  Sedangkan karyawan yang memerlukan uang dalam waktu cepat untuk kebutuhan mendadak, bisa meminjam ke koperasi tersebut. Koperasi juga menjual barang-barang kebutuhan karyawan termasuk menyediakan makanan di kantin kantor.

Tapi yang membuat koperasi karyawan meraksasa bukanlah karena simpan pinjam dan menjual kebutuhan harian kayawan. Koperasi tersebut mulai menggunakan manajemen profesional yang secara kreatif memperluas bidang usaha dan mampu mencari sumber dana pinjaman dari bukan anggota, seperti meminjam secara komersial dari bank, atau menerima deposito dengan memberikan bunga yang sedikit di atas yang diberikan bank.

Koperasi tersebut berani membayar bunga pinjaman dari bank atau membayar bunga kepada pemegang deposito, karena memperoleh berbagai "proyek" captive market dari manajemen perusahan. Tak heran bila ada beberapa koperasi karyawan yang aset dan omzetnya mencapai trilyunan rupiah.

Simpan pinjam menjadi usaha koperasi karyawan (dok. kopkarindocement.com)
Simpan pinjam menjadi usaha koperasi karyawan (dok. kopkarindocement.com)

Contoh Imajiner

Berikut dipaparkan sebuah contoh imajiner. Katakanlah ada perusahaan besar berskala nasional yang bernama PT XYZ yang punya jaringan kantor di seluruh Indonesia. Hitung sendiri berapa belanja tahunan PT XYZ untuk membangun dan memelihara gedung kantor, gudang, toko, rumah dinas, dan sebagainya. Berapa kendaran dinas harus dibeli atau disewa. Berapa pakaian seragam karyawan harus diadakan. Berapa mesin foto kopi, kertas, alat tulis, harus dibeli?

Nah, celah itulah, yang selama ini diisi oleh pemasok dari luar, coba diisi oleh Koperasi Karyawan PT XYZ yang ada di kantor pusatnya di Jakarta, yang telah dikelola oleh manajer profesional. Sekiranya 10 sampai 20 persen saja belanja PT XYZ "jatuh" ke koperasi karyawannya sendiri, itu sudah cukup melambungkan omzet koperasi, jauh lebih tinggi dari sekadar simpan pinjam karyawan.

Tentu keberadaan koperasi karyawan seperti itu merupakan hal yang positif dalam perkoperasian kita. Masalahnya adalah apakah praktek seperti itu sudah sejalan dengan jiwa koperasi yang "dari dan untuk anggota" itu tadi.

Kalau koperasi menggarap bidang usaha sesuai dengan kompetensinya dan memenangkan penawaran untuk memasok barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan secara fair, tentu oke-oke saja, karena telah sesuai dengan prinsip good corporate governance.

Tapi sekiranya koperasi karyawan hanya menjadi "label" semata dan menjadi pintu masuk bagi pihak lain agar dipakai sebagai pemasok perusahaan "induk" dari koperasi karyawan, maka ini perlu dicermati secara kritis. Hal ini membuat kabur siapa yang memanfaatkan siapa.

Banyak perusahaan pemasok yang dulu kalah, coba masuk lagi dengan menggandeng koperasi. Kalau gara-gara ini harga jadi mahal karena koperasi mencari pihak ketiga untuk berbisnis memakai bendera koperasi, maka logikanya koperasi akan kalah saat  tender.

Bila kenyataannya koperasi karyawan memenangi tender meskipun dengan menggandeng mitra dari luar, dengan asumsi prosesnya berlangsung obyektif, tentu karena sang mitra memang hebat. Betapa tidak, walaupun pihak mitra harus berbagi untung dengan koperasi, toh harga yang ditawarkannya masih bersaing tanpa mengurangi mutu atau spesifikasi yang diminta perusahaan pemesan barang atau jasa.

Sekarang tinggal dilihat saja, koperasi karyawan yang menempel pada perusahaan besar dan beromzet sampai trilyunan rupiah per tahun, apakah berkembang dengan wajar atau karena dikarbit dengan cara yang mencederai asas persaingan usaha yang sehat.

Selama ini praktis koperasi karyawan yang menggurita jarang diliput, karena dianggap sudah baik, apalagi "diasuh" oleh perusahaan besar. Memang kalau berbicara tentang mempersempit kesenjangan kesejahteraan masyarakat, koperasi yang paling banyak diulas adalah koperasi yang beranggotakan para petani, pedagang kecil, dan buruh yang tingkat upahnya rendah. Adapun karyawan di perusahaan besar dan BUMN relatif kondisinya lebih baik dibanding kelompok masyarakat di atas.

Namun tentu upaya untuk mengembangkan koperasi karyawan yang menempel di perusahaan besar, sah-sah saja. Bahkan perlu didukung sepanjang dilakukan secara sehat. Maksudnya koperasi tersebut berhasil berkat kegigihan pengurus yang didukung oleh keaktivan mayoritas anggotanya, tanpa melanggar etika bisnis.