Serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang rendah, sudah menjadi masalah sejak beberapa tahun terakhir ini yang terjadi di banyak daerah.
Biasanya, mendekati akhir tahun, baru terjadi semacam percepatan penggunaan anggaran. Tapi, dikebut seperti apapun juga, jika waktu sudah mepet, tetap saja tak bisa merealisasi mendekati 100 persen.
Bisa jadi banyak masalah yang bersifat teknis yang menjadi penghambat, seperti masalah perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang lemah, dan sebagainya.
Padahal, jika APBD dapat tersalurkan sesuai rencana, akan menciptakan multiplier effect yang dahsyat bagi masyarakat banyak.
Misalnya, jika suatu instansi dalam pengadaan barang membeli dari sejumlah pelaku usaha lokal, jelas akan menghidupkan perekonomian setempat.
Demikian pula untuk proyek pembangunan fisik, jika berjalan sesuai rencana, akan memberikan lapangan pekerjaan bagi buruh yang digunakan perusahaan pemenang tender.Â
Maka, tak bisa lain, pemerintah di masing-masing daerah perlu mencari langkah terobosan, agar serapan APBD tidak lagi berlarut-larut hingga tahun-tahun berikutnya.
Namun demikian, langkah terobosan dimaksud selain untuk mengatasi masalah teknis yang telah disinggung di atas, juga perlu untuk menangani masalah non teknis.
Yang dimaksud non teknis di sini adalah sinyalemen keengganan atau kekhawatiran berlebihan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran.
Alasannya, mereka takut tersenggol kasus korupsi dan merasa dimata-matai atau dicari-cari kesalahannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak hanya KPK, insatansi lain juga berkewajiban mengawasi penggunaan anggaran, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Belum lagi jika tercium sesuatu, aparat kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk menyelidiki suatu kasus lebih dalam.
Akibat keengganan dan kekhawatiran berlebihan itu, Â membuat lambatnya proses pengambilan keputusan yang terkait dengan realisasi anggaran.
Sementara itu, berita semakin banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, semakin menciutkan nyali para pengambil keputusan.
Barangkali dibutuhkan langkah terobosan sebagai solusinya. Misalnya menguji kembali semua tahapan dalam prosedur pengadaan barang dan tender proyek pembangunan.
Demikian pula terhadap prosedur penggunaan anggaran lainnya. Dalam hal ini, jika ada ketentuan yang multi tafsir dan kemungkinan bisa "menjebak", perlu dikoreksi.
Untuk mengoreksinya, perlu minta advis ke KPK atau instansi hukum lain, sehingga tak terjadi lagi multi tafsir.
Yang sangat penting sebetulnya menyangkut integritas pejabat. Sepanjang sudah mematuhi semua ketentuan dan tak tergoda untuk "bermain", tak perlu takut menggunakan anggaran.
Namun demikian, serapan APBD yang rendah, dilihat dari sisi lain, ternyata ada berkahnya.
Perlu diingat, sisa APBD yang belum terserap, dananya akan mengendap di bank milik daerah. Inilah yang ada "berkah" karena pemda sebagai pemilik dana akan memperoleh bunga simpanan.
Adapun bagi bank daerah, dana tersebut juga menguntungkan, karena menjadi sumber dana murah bagi bank.
Maksudnya, bunga yang dibayar bank kepada pemda tidaklah sebesar bila bank memperoleh dana dari nasabah umum yang menyimpan dalam bentuk deposito.
Tak heran, Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah bila mengajukan kredit pegawai, lebih suka memilih bank daerah.
Hal ini karena itu tadi, bunga kreditnya lebih rendah daripada meminjam di bank lain.Â
Tentu, bank daerah mengenakan bunga kredit yang rendah, akibat dana murahnya melimpah antara lain dari APBD yang belum digunakan.
Namun, jangan keliru. Serapan APBD yang tinggi akan jauh lebih bermanfaat ketimbang melimpahnya dana murah di bank daerah.
