Semua risiko akan dikaji oleh pihak pemberi utang, termasuk juga risiko politik atau risiko kedaulatan suatu negara.
Namun, perlu diingat, utang pemerintah kita tak hanya dari luar negeri, justru utang dalam negeri jumlahnya lumayan besar.
Hal itu terbukti dari setiap pemerintah menerbitkan obligasi (surat utang) yang bisa dibeli secara individu, selalu diserbu, laris manis bak kacang goreng.Â
Itulah yang terjadi pada Surat Berharga Negara (SBN) yang merupakan utang pemerintah. Jika terlambat beli SBN, akan kehabisan kuota.
Artinya, pemerintah berutang pada warganya sendiri, warganya yang punya keyakinan bahwa pemerintah sangat mampu mengembalikan utang, bahkan dapat bunga yang menarik.
Dengan asumsi sebelum pemerintah dapat utang, studi kelayakannya dibuat dengan benar, review oleh pihak pemberi utang juga dilakukan dengan benar, utang itu bisa membawa berkah.
Tentu, berkah tersebut terjadi karena utang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak dikorupsi, sehingga manfaatnya lebih besar ketimbang nilai utang.
Namun, jika prosedur mendapatkan utang tidak benar dan utang juga digunakan secara tidak benar, antara lain sebagian dikorupsi oknum pejabat, inilah yang disebut musibah.
Istilah aset negara tergadai, bukan sekadar ucapan provokatif, jika nantinya aset yang jadi jaminan utang diambil alih kreditur, karena gagal bayar utang.
Namun, selama ini, pemerintah RI belum pernah gagal bayar. Justru, beberapa perusahaan besar yang pernah mengalami gagal bayar, sehingga merugikan pembeli surat berharga yang diterbitkannya.
Ada pula istilah yang sering dipakai para politisi, yakni setiap jiwa di negara kita menanggung utang sekian rupiah, termasuk bayi yang baru lahir.Â
