Akhirnya muncul juga pernyataan dari jajaran pimpinan Partai Gerindra sebagai reaksi atas sepak terjang salah seorang kader Gerindra yang juga seorang menteri, Sandiaga Uno.
Hal tersebut diberitakan oleh Kompas.id (4/9/2022) di bawah judul "Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ingatkan Etika Partai".
Intinya, Sandi boleh saja mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, yang bisa terwujud bila ada partai lain yang tertarik mengusungnya.
Tapi, Sandi yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, harus menerima konsekuensinya, yakni harus keluar dari Gerindra.
Adapun Gerindra sendiri sudah mengambil keputusan untuk mencalonkan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai capres pada pilpres mendatang.
Ibaratnya, Sandi sudah mendapat "kartu kuning" dari Partai Gerindra. Memang, akhir-akhir ini semakin terlihat intensi Sandi untuk bisa maju pada Pilpres 2024.
Hanya saja, sejauh ini belum jelas parpol mana yang akan mengusung, meskipun deklarasi dari berbagai kelompok masyarakat yang memberikan dukungan bagi Sandi makin deras mengalir.
Namun, semua deklarasi di atas akan sia-sia, jika aspirasi masyarakat itu tidak ditampung oleh parpol atau gabungan parpol yang secara ketentuan berhak mengusung capres-cawapres.
Nasib Sandi mirip dengan yang dialami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam hal sama-sama tidak mendapat restu dari partainya sendiri, meskipun sudah menuai dukungan masyarakat banyak.
Tapi, ada perbedaan mendasar antara Ganjar dan Sandi, yang dalam hal ini bisa dikatakan nasib Ganjar lebih baik.
Pertama, Ganjar belum terdengar dapat "kartu kuning" atau dapat teguran resmi dari DPP PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar selama ini.Â
Padahal, sinyal bahwa PDIP akan mengusung Puan Maharani sebagai capres atau cawapres semakin terang benderang, setelah Puan memulai aksi safari politik menemui Surya Paloh dan Prabowo Subianto.
Kedua, Ganjar sudah menuai dukungan sebagai salah satu dari 3 nama capres versi Nasdem dan salah satu dari 9 nama capres versi PAN.
Sedangkan Sandi, namanya tidak masuk radar versi Nasdem dan juga tidak masuk radar versi PAN.Â
Artinya, jika Ganjar berani hengkang dari PDIP, ke mana beliau akan berlabuh, tinggal memilih, karena berkat elektabilitasnya yang tinggi, diperkirakan parpol lain banyak yang tertarik meminang Ganjar.
Pertanyaannya, apakah Ganjar akan dapat "kartu kuning" dari DPP PDIP? Kalau iya, pertanyaan berikutnya, beranikah Ganjar hijrah ke partai lain?
Dalam acara talkshow yang disiarkan salah satu stasiun televisi, Rabu (7/9/2022) malam, dari pembicaraan yang berkembang, bisa ditafsirkan beberapa hal berikut:
Pertama, siapa capres dan cawapres yang akan diusung PDIP sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Jadi, sampai saat ini, jajaran pimpinan PDIP (selain Megawati) tak ada yang tahu siapa yang akan dicalonkan, meskipun terkesan menjagokan Puan Maharani.
Kedua, PDIP diduga baru akan mengumumkan capres-cawapres yang diusungnya pada waktu-waktu terakhir menjelang ditutupnya pendaftaran sesuai jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketiga, DPP PDIP berharap para gubernur yang berasal dari PDIP agar fokus bekerja untuk membangun daerahnya masing-masing.Â
Hal tersebut bisa dibaca bahwa Ganjar Pranowo jangan terlalu sibuk dengan soal menaikkan elektabilitasnya, termasuk bepergian ke luar Jawa Tengah.
Keempat, jika nanti yang diusung adalah Puan, maka kader PDIP lainnya wajib menerima dan menyukseskan. Tafsirannya, sebagai kader sejati PDIP, Ganjar harus legowo (tidak maju lewat partai lain).
Kelima, para relawan Ganjar akan tetap berjuang untuk menaikkan elektabilitasnya, dan meyakini kalau elektabilitasnya tetap tinggi, PDIP atau parpol lain akan bertindak rasional dengan mengusung Ganjar.
Ya, Ganjar tampaknya harus bersabar dan berdoa.
.
