Isu reshuffle kabinet sudah belasan hari mencuat setelah adanya perubahan nomenklatur kementerian, yakni peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pembentukan Kementerian Investasi.
Sejumlah media daring pada pagi Rabu (28/4/2021) ini memeberitakan bahwa pelantikan menteri baru akan segera dilakukan dan kemungkinan besar pada hari ini juga.
Hanya saja, tak ada kejutan mengenai siapa yang akan dilantik. Soalnya, yang disebut-sebut sebagai menteri baru adalah wajah lama yang diangkat kembali dan menyesuaikan dengan nomenklatur baru.
Nadiem Makarim, tokoh muda di balik keberhasilan bisnis penyedia aplikasi Gojek, akan dilantik kembali. Kalau sebelumnya Nadiem hanya berwenang mengurus soal Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang makin sibuk karena juga menangani Riset dan Teknologi.
Tampaknya Presiden Joko Widodo masih percaya, di tangan Nadiem kinerja Kemendikbudristek akan lebih bersinar. Nadiem adalah sebuah anomali di kementerian tersebut karena latar belakangnya selama ini tidak banyak bersinggungan dengan persoalan pendidikan.
Pada periode-periode sebelumnya, Kemendikbud seperti menjadi "jatah" bagi ormas Muhammadiyah. Hal ini menjadi semacam pengakuan pemerintah akan keberhasilan Muhammadiyah dalam berkontribusi pada dunia pendidikan di tanah air.
Jumlah sekolah dan kampus yang bernaung di bawah nama besar Muhammadiyah demikian banyak, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah, secara kuantitas hanya kalah dari jumlah sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, Muhammadiyah tak tergoyahkan menjadi yang terbesar.
Terakhir, Mendikbud yang berasal dari Muhammadiyah adalah Muhadjir Effendy. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Mendikbud dari 2016 hingga 2019.
Sekarang Muhadjir Effendy dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Mendikbud adalah salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi Muhadhjir.
Nadiem sempat nasibnya dipertanyakan beberapa pengamat, setelah ada blunder dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia. Dalam kamus tersebut, nama pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tidak dituliskan.
Hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU, tentu saja sangat disesalkan. Namun demikian, Nadiem bertindak cepat dengan mendatangi dan meminta maaf kepada Pengurus Besar (PB) NU. Kealpaan itu akan dikoreksi oleh pihak Kemendikbud sebagai penyusun buku.
Selain Nadiem, muka lama yang akan jadi menteri baru yang akan dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Bahlil adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Karena BKPM bertransformasi menjadi Kementerian Investasi, maka Bahlil pun segera berganti status menjadi seorang menteri. Bahlil, sama seperti Nadiem, adalah berlatar belakang pengusaha muda.Â
Jadi, Nadiem dan Bahlil menjadi anggota kabinet bukan karena tawar menawar politik. Tapi, saat Bahlil dilantik jadi Kepala BKPM, pada 2019 lalu, ada juga komentar yang mempertanyakan kapasitasnya.
Ketika itu Bahlil disebut sebagai representasi warga Papua di kabinet. Namun, sejumlah tokoh masyarakat Papua merasa tidak terwakili oleh Bahlil, yang lahir di Banda (Maluku), namun sejak di sekolah menengah tinggal di Papua.
Satu lagi pejabat yang disebut-sebut akan dilantik oleh presiden, tapi bukan untuk pos menteri, adalah Laksana Tri Handoko. Laksana yang sekarang adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).Â
Dengan ditunjuknya nama-nama di atas, berakhir pula spekulasi calon menteri baru. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa beliau betul-betul melaksanakan hak prerogatif, dengan tidak memasukkan menteri baru dari partai politik.
