Jika membaca lanjutan berita bisnis.com di atas, PP Muhammadiyah menghendaki bank syariah yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan punya kebijakan khusus bahwa minimal 60 persen dananya digunakan untuk pembiayaan UMKM. Muhammadiyah sangat concern dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja dan terwujudnya keadilan sosial.
Tekad Muhammadiyah itu pantas diapresiasi. Biasanya, lembaga atau perusahaan yang punya dana besar, akan menempatkan dananya di bank yang memberikan suku bunga (di bank syariah disebut dengan imbal hasil) yang tinggi, tanpa peduli ke mana dananya tersebut disalurkan oleh bank, yang mungkin saja menjadi kredit kepada perusahaan milik konglomerat.
Nah, dengan demikian, bisa pula ditafsirkan bahwa dengan bergabungnya tiga bank syariah pemerintah menjadi BSI yang berukuran jumbo, Muhammadiyah mempertanyakan, masihkah bank tersebut berpihak pada UMKM. Jangan-jangan bank ini lebih suka main jalan pintas, yang penting mengeruk untung, yakni dengan memperbesar porsi pembiayaan pada korporasi (perusahaan besar).
Terlepas dari persoalan penempatan dana Muhammadiyah di atas, sekiranya ada pihak yang meragukan komitmen BSI terhadap pengembangan UMKM, rasanya cukup beralasan.Â
Soalnya, dengan berubah menjadi BSI, yang dominan aset bawaan dari BSM, ada kesan fokus bisnisnya akan lebih dominan membiayai korporasi. Apalagi yang menjadi direktur utama BSI adalah Herry Gunardi, yang terakhir menjabat Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.Â
Seperti diketahui, Bank Mandiri adalah bank yang banyak membiayai korporasi, sehingga BSM pun dinilai kurang lebih seperti induknya. Lalu, sekarang BSM menjadi bank yang dominan mewarnai BSI. Inilah barangkali yang dikhawatirkan PP Muhammadiyah.
Sekarang tinggal bagaimana manajemen BSI menyikapinya. Sekiranya BSI bisa menyampaikan strategi bisnis jangka panjangnya kepada publik, di mana terdapat keberpihakan untuk mengembangkan UMKM, maka masalahnya jadi kelar.
