Orang kedua menyatakan aspirasinya agar kota Medan memperbanyak pembangunan jalan layang dan membebaskan Medan dari kemacetan lalu lintas. Yang menarik bagi saya adalah komentar orang ketiga, yang menyatakan malu sebagai orang Medan, karena tiga wali kota sebelumnya berturut-turut terlibat korupsi. Jadi ia mengingatkan agar yang terpilih nantinya betul-betul tidak tergoda untuk korupsi.
Betul, setelah saya mencari referensi di berita daring, tiga wali kota yang tersandung kasus korupsi tersebut adalah Abdillah (Wali Kota Medan periode 2005-2010, Rahudman Harahap (wali kota periode 2010-2015), dan wali kota setelah itu Dzulmi Eldin. Sekiranya Dzulmi tidak terjerat, tentu masih menjabat sebagai wali kota hingga sekarang.
Memang, kasus korupsi bukan hanya terjadi di Medan. Tapi tiga orang wali kota yang berturut-turut korupsi termasuk jarang. Meskipun ada yang sama "gila"-nya dengan Medan, yakni Provinsi Riau, di mana 3 orang gubernurnya berturut-turut terlibat korupsi (Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun). Apakah korupsi sudah membudaya?
Setelah isu tunda pilkada tidak lagi menguat, sepertinya pilkada serentak akan tetap berlangsung pada 9 Desember mendatang. Menarik untuk menunggu bagaimana hasil pilkada di Kota Medan. Terlepas dari paslon mana yang akhirnya mendapat kepercayaan dari mayoritas warga kota terbesar di pulau Sumatera tersebut, satu hal yang tak dapat ditawar lagi, jangan kecewakan rakyat setempat.
Atau secara lebih tegas, jangan ada lagi wali kota yang terjerat kasus korupsi. Jangan sampai muncul mitos, semacam ada kutukan bahwa siapapun yang jadi penguasa di Medan, akan terlibat korupsi. Jangan sampai seperti itu, meskipun ada candaan bahwa "Sumut" itu diartikan sebagai "semua urusan mesti pakai uang tunai" yang menyindir budaya pungutan liar untuk mengurus sesuatu di instansi pemerintahan setempat.
Jelaslah, beban berat menunggu wali kota yang baru. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, bukan tugas enteng.
