Lapindo sendiri mengacu pada nama perusahaan, yakni Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya yang melakukan aktivitas di sana (cnbcindonesia.com, 26/6/2019). Minarak Lapindo Jaya adalah anak perusahaan Lapindo Brantas. Ujung-ujungnya, perusahaan tersebut bermuara pada orang kuat ketika itu, Aburizal Bakrie.
Pihak Lapindo sendiri tidak begitu saja menerima kesimpulan pakar dari Inggris di atas. Dan memang sampai sekarang, apa yang menjadi penyebab utama bencana Lapindo, masih diperdebatkan, karena adanya beberapa teori. Kemungkinan lain selain kesalahan posedur saat pengeboran adalah menyemburnya lumpur panas secara kebetulan saat pengeboran.
Adalagi hipotesis lainnya berkaitan dengan proses panas bumi. Dalam hal ini, semburan tersebut dipicu gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006, atau 2 hari sebelum Sidoarjo tersembur lumpur (tirto.id, 14/6/2019).
Secara formal, ketika musibah Lapindo terjadi, Ical, demikian panggilan Aburizal Bakrie, sudah berstatus bukan pengusaha lagi, karena menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian saat SBY menjadi presiden pada Oktober 2004. Setahun kemudian, Ical digeser jadi Menko Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2009 Ical terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar.
Karena Ical seorang politisi ulung, mungkin saja bencana Lapindo sedikit banyaknya berkelindan dengan masalah politik ketika itu. Soalnya, meskipun Lapindo sepakat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 3,8 triliun berdasarkan peta area sebaran lumpur, menurut tirto.id di atas, hingga saat ini (maksudnya Juni 2019), Lapindo telah menggelontorkan dana Rp 3,03 triliun. Sisanya menggunakan dana talangan dari pemerintah.
Jadi, dengan terjadinya bencana lumpur Blora baru-baru ini, di samping diharapkan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan sekaligus sebagai peringatan bagi badan penanggulangan bencana agar lebih siap memitigasi risiko, juga mengingatkan kita untuk bersimpati pada korban Lapindo. Sudahkah saudara-saudara kita itu menerima haknya secara layak?
