Soal kemacetan lalu lintas, kota Jakarta punya teman senasib di kawasan Asia Tenggara, yakni Bangkok, ibu kota Thailand. Dalam salah satu versi penilaian yang dilansir dari CNN (8/1/2019), Jakarta menduduki peringkat 4 kota termacet di dunia setelah Los Angeles (Amerika Serikat), Moskow (Rusia), dan Bangkok.
Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu sudah kenyang dengan pengalaman bermacet-macetan di jalan raya. Meski sudah rutin, tetap saja banyak para pengendara yang tidak sabar dan terpancing melakukan berbagai tindakan yang menyalahi aturan berlalu lintas, termasuk dengan seenaknya membunyikan klakson.
Adu mulut antar pengendara yang merasa jalannya diserobot atau saat terjadi serempetan, juga sudah biasa terjadi. Maka nama-nama penghuni kebun binatang pun berhamburan dari pengendara yang terlibat adu mulut.
Sudah begitu, akan menjadi hal yang menjengkelkan bila terpaksa mepet-mepet untuk minggir, karena tiba-tiba dari belakang berbunyi sirine iring-iringan mobil pejabat tinggi yang dikawal pakai voorijder.
Sebetulnya tidak ada yang salah, yang namanya pejabat tinggi negara memang berhak mendapat pengawalan di jalan raya agar tugas-tugas kenegaraan yang diembannya juga berlangsung lancar.Â
Tapi konon adakalanya terjadi pula kendaraan pribadi dari bukan pejabat tinggi yang dikawal vororijder yang membunyikan sirine. Entah benar, entah tidak, konon warga biasa pun bila kuat membayarnya, bisa mendapat pengawalan.
Tak heran bila banyak komentar warganet yang bernada negatif saat mengalami hambatan dan ketidaknyamanan gara-gara seringnya iring-iringan kendaraan dengan bunyi sirine yang meraung-raung itu.
Ternyata masyarakat yang terganggu dengan rombongan pejabat dan menyampaikan keluhannya di media sosal, juga terjadi di Bangkok. Hanya saja karena Thailand merupakan sebuah kerajaan, yang dikritik adalah rombongan kendaraan Raja atau keluarga kerajaan.
Namun Raja Thailand Maha Vajiralongkorn baru-baru ini merespon secara positif keluhan rakyat terkait kemacetan parah lalu lintas saat rombongan Raja dan keluarga kerajaan melintas.
Seperti ditulis dalam Tajuk Rencana Kompas (15/1/2020), respon Raja itu berawal pada Oktober 2019, ketika tagar #royalmotorcade melonjak di Twitter. Padahal ada ancaman hukuman badan bagi siapa pun yang menyampaikan kritik terhadap Raja dan anggota keluarga kerajaan.
Pada masa lalu, polisi akan menghentikan lalu lintas di kedua arah bila ada rombongan kendaraan kerajaan mau melintas. Lalu lintas di jalan layang juga dihentikan demi keamanan dan protokol bahwa tidak boleh ada sesuatu lebih tinggi dari kepala kerajaan.
Nah sekarang Raja Vajiralongkorn membuat terobosan di mana polisi hanya akan menutup sebagian jalan untuk iring-iringan kendaraan kerajaan. Tentu saja ini akan meringankan beban kemacetan lalu lintas.
Semoga tindakan simpatik pihak kerajaan Thailand bisa menular ke negara kita. Umpamanya saat iring-iringan kendaraan kepresidenan mau melintas di jalan raya yang cukup lebar, penutupan dilakukan hanya di sebagian jalan saja.
Itupun penyetopan sebaiknya baru dimulai ketika iring-iringan kendaraan sudah mendekat. Jangan iring-iringannya masih jauh, penyetopan sudah dilakukan. Adakalanya para pengendara yang disetop sudah mengantre beberapa menit, iring-iringan kendaraan masih belum terlihat.
Tapi tentu hal ini harus dikaji, terutama dampaknya terhadap aspek keselamatan kepala negara. Selain itu harus diakui bahwa sejak era Presiden Jokowi, jumlah mobil yang ikut iring-iringan Presiden semakin sedikit. Itupun sudah tidak lagi menggunakan sirine dan tidak membunyikan klakson.
Mungkin yang perlu ditinjau ulang adalah prosedur penggunaan voorijder yang semakin meningkat frekuensinya yang diduga digunakan oleh pihak swasta berduit.Â
Kemacetan adalah suatu konsekuensi yang mestinya sudah bisa diantisipasi. Artinya mereka yang merasa mampu membayar jasa pengawalan bagi kendaraannya, harus pula memikirkan dampak terganggunya pengendara lain.Â
Dengarlah suara rakyat seperti yang ditunjukkan Raja Vajiralongkorn. Mungkin ada komentar yang disampaikan secara kasar di media sosial.Â
Tapi esensinya adalah bukan soal kasar-lembutnya suara masyarakat. Namun mengkaji apa usulannya yang kira-kira bisa diterima pihak berwenang.
