Terlepas dari pro dan kontra atas gaya kepemimpinannya, tak dapat dipungkiri bahwa Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih populer dengan nama Ahok, adalah seorang yang punya kapasitas tinggi untuk menduduki jabatan publik.
Setelah tidak kebagian menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Ahok diisukan akan menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sana.
Justru ada sebuah pertanda yang diluar ekspektasi, kemungkinan Ahok akan dapat posisi di perusahaan milik negara. Tentu dibanding dengan jabatan publik, ada perbedaan dengan jabatan di perusahaan yang memakai parameter bisnis.
Seperti dilansir dari republika.co.id (13/11/2019), Ahok dipanggil ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (13/11/2019). Kabar ini berasal dari keterangan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengetahui bahwa Ahok diundang ke kementerian dimaksud.
Ketika ditanya awak media apa alasan diundangnya Ahok, Luhut mengatakan bahwa kerja Ahok bagus. Sayangnya Luhut tidak mengatakan bakal jadi apa Ahok, karena mengaku tidak tahu. "Kita tunggu saja," ujar Luhut.
Ahok identik dengan keberanian, keterbukaan, ketegasan, dan disiplin. Mungkin agak kurang klop dengan dunia bisnis yang fleksibel, memahami seni bernegosiasi dengan mitra bisnis, atau lincah dalam adu taktik berpromosi melawan perusahaan pesaing.
Apalagi kalau melihat posisi Direktur Utama yang lowong saat ini adalah di Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Inalum. Untuk bank, mungkin kurang bersentuhan dengan pengalaman Ahok selama ini.
BTN mengalami kekosongan Direktur Utama yang definitif setelah Suprajarto, mantan Direktur Utama BRI, menolak saat ditunjuk menjadi Direktur Utama BTN. Padahal Suprajarto telah disetujui dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di BTN, sekitar 2 bulan lalu.
Adapun Bank Mandiri harus mengikhlaskan Direktur Utamanya, Kartiko Wirjoatmodjo, dipromosikan menjadi Wakil Menteri BUMN. Demikian pula Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Inalum yang juga ditunjuk jadi Wakil Menteri BUMN.
Saking banyaknya jumlah BUMN, yakni 140-an perusahaan, Erick Thohir perlu dibantu oleh dua orang wakil menteri.
Untuk menjadi pimpinan bank, ada tahapan fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sekadar menebak-nebak, agaknya Ahok berlabuh bukan ke BUMN yang bergerak di bidang perbankan.
Namun bisa jadi BUMN lain yang meskipun sudah punya direktur utama yang belum habis periode jabatannya, bila menurut evaluasi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang baru, perlu diganti, maka tentu akan dicari siapa yang tepat menjadi penggantinya.
Ada BUMN yang butuh figur "keras". Itulah makanya Bulog sekarang dipimpin oleh Budi Waseso, pejabat kepolisian yang terakhir berkarir sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Siapa tahu, pola seperti di Bulog akan diterapkan di Krakatau Steel yang sering dirundung kasus atau PLN yang pernah disemprot Presiden karena kasus mati lampu puluhan jam di Pulau Jawa. Nah di sinilah mungkin perlu sosok Ahok.Â
Atau mungkin juga Ahok lebih dibutuhkan untuk mengawasi BUMN. Kalau begitu posisi yang pas adalah menjadi Komisaris Utama (Komut) di sebuah BUMN yang dinilai perlu diawasi secara lebih ketat.
Ahok sendiri, seperti diberitakan kompas.com (13/11/2019), mengakui bahwa dirinya bertemu dengan Erick Thohir selama 1,5 jam membicarakan soal perusahaan BUMN.
Tanpa menyebutkan jabatan atau posisi apa yang akan didudukinya, Ahok juga menyatakan bahwa ia mau dilibatkan di salah satu BUMN.
Tapi kalau ditelusuri daftar riwayat hidup Ahok, kuat dugaan Ahok akan memimpin sebuah BUMN di bidang pertambangan. Hal ini didukung oleh latar belakang pendidikannya yang merupakan seorang Insinyur Geologi dari Universitas Trisakti, Jakarta, lulus tahun 1989.
Tidak cukup hanya S1, Ahok juga menamatkan S2 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta.Â
Dari pengalaman lapangan pun, ternyata sebelum banting setir jadi politisi, Ahok pernah mendirikan perusahaan CV Panda di kampung halamannya, Pulau Belitung. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor pertambangan yang menjadi mitra PT Timah, sebuah BUMN di bidang pertambangan.
Maka bekal Ahok lengkap sudah bila memimpin BUMN pertambangan, meskipun di benak publik citra Ahok lebih kuat di bidang politik.
Kalau betul, BUMN pertambangan mana yang akan dinakhodai Ahok? Ada Pertamina yang sangat besar skala bisnisnya. Ada pula Inalum yang sukses mengambil alih 51 persen saham Freeport Indonesia dari pemilik sebelumnya yang berasal dari Amerika Serikat.
Masih ada beberapa BUMN bidang pertambangan lainnya yang juga mungkin menjadi ladang pengabdian Ahok berikutnya setelah malang melintang  di dunia politik. Pastinya, kita tunggu saja.
