Dilema Makan Siang Gratis: Ketika Prioritas Pendidikan Terabaikan
Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto kini mulai direalisasikan. Namun implementasinya justru memunculkan tanda tanya besar di masyarakat.
Ketidaksiapan pelaksanaan program ini menimbulkan berbagai masalah. Dari aspek teknis hingga dampak sosial ekonomi, banyak hal yang tampaknya belum dipertimbangkan secara matang.
Perdebatan muncul terkait skala prioritas: makan siang gratis atau pendidikan berkualitas? Pertanyaan ini semakin relevan ketika ada indikasi pemangkasan anggaran pendidikan untuk mendanai program tersebut.
Politisi PDIP Adian Napitupulu mengkritisi tajam kebijakan ini. Ia mempertanyakan nasib infrastruktur pendidikan yang rusak jika anggaran dialihkan untuk program makan siang gratis.
Kekhawatiran lain muncul terkait potensi PHK di BUMN akibat pengalihan anggaran. Hal ini bisa menciptakan paradoks: anak mendapat makan siang gratis, tapi orang tua kehilangan pekerjaan.
Di tengah pro dan kontra, muncul pertanyaan tentang efektivitas program ini. Apakah makan siang gratis benar-benar solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
Fenomena menarik terjadi di Papua. Pelajar di sana justru menolak program makan siang gratis. Mereka lebih memilih peningkatan kualitas pendidikan daripada bantuan yang sifatnya konsumtif.
Sikap pelajar Papua ini merefleksikan pemikiran kritis. Meski Papua kaya sumber daya alam namun masih tertinggal, mereka memahami bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan.
Seperti dikatakan Anies Baswedan, aset terbesar bangsa adalah SDM terdidik. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa investasi di bidang pendidikan lebih strategis dibanding bantuan konsumtif.
Analogi memberi ikan versus kail sangat tepat dalam konteks ini. Makan siang gratis memang membantu jangka pendek, tapi pendidikan berkualitas memberi bekal kemandirian seumur hidup.
Pengalaman kelangkaan gas 3 kg menjadi pelajaran berharga. Kebijakan tanpa kajian mendalam justru bisa merugikan masyarakat kecil yang seharusnya dibantu.
Data menunjukkan masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Ribuan gedung sekolah rusak, laboratorium tidak memadai, dan perpustakaan minim buku menjadi realitas yang tak bisa diabaikan.
Kebijakan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama. Pembangunan SDM melalui pendidikan berkualitas adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan generasi mandiri dan berdaya saing.
Program makan siang gratis memang terdengar menarik secara politis. Namun, tanpa didukung pendidikan yang baik, program ini hanya akan menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.
Pemerintahan baru perlu mengkaji ulang prioritas kebijakannya. Mendengarkan aspirasi rakyat dan melakukan analisis mendalam harus menjadi landasan setiap kebijakan.
Pilihan antara bantuan konsumtif dan investasi pendidikan akan menentukan arah bangsa. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak sekadar populer, tapi benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
