Tiket utama menuju kedaulatan pangan di Indonesia adalah membuat petani sejahtera. Itu bisa dilakukan dengan pemahaman bahwa petani diberi hak yang luas untuk mengelola lahan dan kesejahteraan petani jadi fokus utama program kedaulatan pangan.Â
Untuk mencapai kondisi ideal seperti itu, pemerintah harus fokus membuka lahan pertanian dan melindungi harga jual produk petani.Â
Karena kedaulatan pangan adalah bagaimana petani kembali sejahtera dengan memiliki lahan berproduksi dan dilindungi dari sistem perdagangan yang tidak adil.Â
Contoh yang bisa kita temukan dalam 25 tahun terakhir adalah lahan pertanian dikelola petani kecil yang menghidupi sekitar 100 juta orang hanya bertambah 2,96 persen sementara lahan perkebunan yang dikelola sedikit orang malah meningkat 144 persen.
Artinya ada ketimpangan distribusi sumber daya produksi dan kondisinya harus dibalik.
Keadaan saat ini belum sesuai dengan program besar tentang kedaulatan pangan karena masih banyak dikelola perusahaan besar. Penambahan lahan dan subsidi petani dan menjadi salah satu cara mempercepat kedaulatan pangan daripada membangun "food estate" besar-besaran yang hanya dimiliki sejumlah pengusaha.
Salah satu kegunaan NTP adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin besar surplusnya, maka kesejahteraan petani juga meningkat. Sayangnya, gabungan secara keseluruhan NTP periode Februari yang telah dibacakan oleh BPS turun sebesar 0,37% dibanding bulan sebelumnya. Ini mengindikasikan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan pada petani.
Pada bulan berikutnya, yakni Maret 2019, NTP kembali turun. Data yang dilansir BPS awal April kemarin menyatakan bahwa NTP turun sebesar 0,21 persen menjadi 102,73 pada Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari.
Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi petani.Â