Pada awal pandemi tahun 2020, Baduy segera menutup wilayahnya untuk orang luar dan meminta para warganya yang berada di luar untuk kembali ke desa. Masyarakat Baduy pun sempat dilarang untuk bepergian.Â
Para tokoh adat mempraktikkan karantina wilayah dengan sukses, terlebih masyarakatnya pun memiliki tingkat kepatuhan yang hampir absolut. Kebijakan ini pun menjadi kunci yang menangkal penularan Covid-19 masuk ke wilayah Baduy.
Tak hanya suku Baduy, menurut laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sejak awal komunitas adat di Indonesia memang telah mengantisipasi pandemi, seperti pembatasan keluar dan masuk wilayah serta ketahanan pangan.
Maka tak berlebihan jika menyebut bahwa ragam kearifan lokal bangsa Indonesia seyogyanya menjadi salah satu modal penting dalam mengatasi pandemi, yakni dari akar rumput. Apalagi di Tanah Air terdapat banyak komunitas adat.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, hingga tahun 2020 ada 2.061 komunitas adat yang sejumlah 531 komunitasnya ada di Pulau Jawa. Data ini juga menunjukkan bahwa terdapat 488 desa adat di Indonesia.
Kurangnya jangkauan vaksinasi Covid-19
Menurut AMAN, sebagian masyarakat adat tinggal di wilayah yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan sehingga riwayat kesehatan mereka tidak sepenuhnya terpantau.
Hal tersebut bisa berujung pada masalah baru karena mereka juga memiliki hak untuk vaksinasi Covid-19. Vaksinasi menjadi penting sebab sebagian masyarakat adat juga hidup di kawasan wisata sehingga berpotensi bertemu banyak orang dari berbagai wilayah lain.
Akan tetapi, per 21 Juli 2021, catatan AMAN melaporkan dari total 20 juta anggotanya, baru sekitar 20.000 orang yang menerima vaksin tahap pertama. Angka ini baru mencapai sekitar 4,3% dari total 468.963 masyarakat adat anggota AMAN yang telah mendaftar program vaksinasi.
Oleh karena itu, program vaksinasi yang mampu menjangkau masyarakat adat perlu terus digenjot. Berbagai kendala harus segera diatasi, terutama persoalan KTP yang belum dimiliki oleh mayoritas masyarakat adat.
Selain masalah NIK KTP, Deputi I Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Eustobio Rero Renggi mengungkapkan bahwa vaksin untuk masyarakat adat tidak semudah masyarakat umum perkotaan, sebab kebanyakan dari mereka tidak pernah menyentuh akses kesehatan.
