Sistem Pengawasan Pemerintahan dalam Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun

Ira Marsanda

NIM 6111211090 - IP C

Ilmu Pemerintahan 2021

Provinsi Bangka Belitung merupakan wilayah yang dikenal sebagai penghasil timah terbesar. Maraknya praktik penambangan timah ilegal di wilayah tersebut menjadi suatu hal yang sangat dikhawatirkan. Saat ini, kasus dugaan korupsi tata niaga di PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian hingga Rp 271 triliun menjadi sorotan publik karena termasuk perkara mega korupsi, jika dinilai dari jumlah kerugian negara yang sangat fantastis. Para pelaku korupsi melakukan eksplorasi tambang timah secara ilegal yang merugikan keuangan negara dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan lebih lanjut agar para pelaku kasus mega korupsi ini dapat terungkap secara keseluruhan dan dapat mengetahui aliran dana yang berasal dari beberapa perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Penyidik Kejaksaan Agung menyita beberapa barang bukti dari para pelaku korupsi yang berupa dokumen maupun harta benda. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di berbagai tempat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga saat ini, sudah terdapat 16 orang tersangka yang ditetapkan sebagai pelaku, salah satunya adalah Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi.

Korupsi tambang timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap aspek ekologis maupun ekonomis akibat dari kerusakan sumber daya alam yang terjadi. Dalam kasus ini, pemerintah lalai dalam memastikan tata kelola ekstraktif yang berjalan dengan baik. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset dalam keberlangsungan hidup, telah dirampas oleh tindakan para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta agar dapat mengatasi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap lingkungan. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah berupa peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap tuntutan transparansi praktik pertambangan dan pembentukan kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi agar masyarakat dapat lebih peka terhadap ancaman dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik eksploitasi para oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Pemerintah juga perlu menekankan aspek lain dalam menangani kasus korupsi tambang timah, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja. Dengan adanya solusi kolaboratif dan holistik dari pihak terkait, maka kasus korupsi dalam pengelolaan tambang timah diharapkan tidak akan terulang kembali dan tindakan-tindakan yang diambil selanjutnya dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang.