Analisis Kebijakan Bansos di Kelurahan Bantarsari Kota Tasikmalaya Berdasarkan Teori Struktural dari Sudut Pandang Antropologi Politik

Pihak kelurahan juga mengungkapkan bahwa permasalahan terhadap program Bansos ini tak lain dari data DTKS yang belum diperbaharui oleh Kementerian Sosial. Pihak kelurahan selalu melakukan perubahan data yang lebih berhak menerima Bansos, akan tetapi dari pihak Kemensos belum melakukan perubahan data yang diterima dari tiap-tiap kelurahan. Karena pada dasarnya kelurahan tidak mempunyai akses untuk mencapai perubahan data penerima manfaat Bansos. Dan pemerintah kelurahan selalu berupaya berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Kemensos untuk bisa melakukan perubahan data yang terbaru. 

Pemerintah kelurahan bantarsari juga terus berupaya menangani permasalahan yang diterima dari masyarakat dan menangani alur proses penyaluran program Bantuan Sosial tersebut agar tertata dengan rapih, menghindari terjadinya penumpukan tersebut dengan pembagian kloter. Dari pihak kelurahan juga mengungkapkan, adanya harapan agar segala kebijakan bisa terimplementasikan dengan baik dan masyarakat bisa merasakan dari segala manfaat kebijakan program tersebut bagi orang yang membutuhkan tanpa memihak pada sekelompok orang. 

Maka dari itu dilihat keterkaitannya dengan teori struktural Talcot Parsons bahwa dalam konteks kebijakan bantuan sosial, politik berperan sebagai struktur yang mengatur distribusi sumber daya dan memberikan arahan kepada masyarakat. Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial di kelurahan Bantarsari dipengaruhi oleh faktor-faktor politik seperti kekuasaan, otoritas, dan interaksi antara aktor-aktor politik. Kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Bantarsari dapat dipandang sebagai bagian dari struktur yang menciptakan pola interaksi dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Namun, teori struktural Parsons juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi sistem sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan bantuan sosial haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang kelurahan dan mengantisipasi terjadinya kembali kesalahan data penerima manfaat Bantuan Sosial. 

Sedangkan dari sudut pandang antropologi politik, bahwa hasil wawancara ini melihat dimana kebijakan Bantuan Sosial sebagai bentuk dari proses politisasi dalam masyarakat. Antropologi politik mempelajari hubungan antara kekuasaan dan budaya dalam konteks sosial. Kebijakan bantuan sosial di Kelurahan Bantarsari juga dapat dilihat sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor politik seperti pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Faktor-faktor politik seperti kepentingan politik, distribusi kekuasaan, dan dinamika sosial juga berperan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan ini.

Dokumentasi Video: