Mohon tunggu...
Inneke May Frydawati
Inneke May Frydawati Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Beban Keuangan atau Investasi Cerdas? Menggali Kritis Rencana Pembiayaan Pemerintah pada Proyek Jalan Tol Lumajang Jember

21 November 2023   12:25 Diperbarui: 21 November 2023   12:33 349
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Photo by Denys Nevozhai on Unsplash 

Urgensi pembangunan Jalan Tol Lumajang-Jember sebagai pendorong ekonomi daerah adalah solusi pemerintah mengatasi hal tersebut melalui Public-Private Partnership (PPP) menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT), terlihat proaktif dalam mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengatasi keterbatasan APBN. Langkah ini yang menjadi kunci untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang besar. Penekanan pada peran instansi terkait, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran proyek ini. Keterlibatan BUMN/BUMD dan sektor swasta sebagai mitra pemerintah juga dianggap sebagai strategi yang tepat untuk merampingkan birokrasi dan memperoleh dukungan finansial eksternal.

Meskipun skema PPP BOT dinilai sebagai solusi cerdas, kekhawatiran seputar potensi tarif jalan tol yang tinggi menjadi sorotan kritis. Keprihatinan ini relevan mengingat dampak langsungnya pada masyarakat pengguna jalan tol. Adanya risiko bahwa perusahaan swasta mungkin cenderung menetapkan tarif yang memberatkan masyarakat memerlukan perhatian serius. Selain itu, kualitas jalan tol yang bisa terabaikan di bawah kendali swasta menjadi catatan penting. 

Dalam menjalankan operasional, perusahaan swasta mungkin berfokus pada efisiensi finansial tanpa memberikan penekanan yang cukup pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Kualitas jalan tol yang kurang memadai dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pengguna jangka panjang. Agar ketidaksetujuan ini dapat diatasi, pengawasan ketat oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dianggap sebagai solusi yang relevan. BPJT, dengan peran sebagai regulator dan pengawas, diharapkan dapat menegakkan standar tarif yang wajar dan memastikan bahwa perusahaan swasta mematuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran BPJT sangat penting untuk menghindari potensi risiko dan memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Skema Public-Private Partnership (PPP) dengan skema Build-Operate-Transfer (BOT) merupakan langkah cerdas untuk mengatasi keterbatasan dana APBN. 

Dengan pemahaman mendalam tentang risiko dan pengelolaan yang efektif, proyek ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Lumajang dan Jember. Artinya, pembiayaan yang cerdas melalui kerjasama pemerintah dan swasta akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Jalan Tol Lumajang-Jember.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun