CERI Soroti Dugaan Post Bidding di Tender Pertamina Hulu Mahakam, Minta KPK dan Kejagung Turun Tangan

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) kembali menyoroti kejanggalan dalam proses tender Provision of Drilling Waste Management di PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang digelar sejak Desember 2023.

Lembaga ini menduga panitia tender melakukan praktik "post bidding", yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menyebut praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip transparansi di lingkungan Pertamina.

Baca juga: CERI Minta Bongkar Dugaan Suap Ketok Palu di DPR, Ratusan Triliun APBN Diduga Bocor Setiap Tahun

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa tahapan tender diubah setelah batas waktu penawaran berakhir. Ini jelas melanggar pedoman PTK 007/SKK Migas," ujar Yusri, Rabu (1/10/2025).

Menurut CERI, tender bernilai sekitar Rp700 miliar itu sudah melalui tahap prakualifikasi sejak akhir 2023, namun hingga kini belum ada penetapan pemenang.

"Ada kesan panitia takut menentukan pemenang karena tekanan dari berbagai pihak yang disebut memiliki 'backing tingkat dewa'," tambahnya.

Yusri juga mengungkap dugaan adanya pihak-pihak yang menjual nama pejabat tinggi, mulai dari SKK Migas, Kejagung, hingga politisi. Bahkan, disebut ada yang membawa-bawa nama keluarga Presiden.

Baca juga: CERI Soroti Kebijakan Holding Pertamina, Desak Penegak Hukum Ungkap Dugaan Korupsi

"Ini bukan sekadar soal proyek, tapi soal gengsi dan kuasa di wilayah operasi migas," tegasnya.

Baca juga: Wamenaker di OTT KPK, Prabowo Tak Pandang Bulu Sikat Koruptor

CERI menilai, perpanjangan proses tender hingga Agustus 2025 dan perubahan dokumen pasca penutupan penawaran adalah bentuk post bidding yang dilarang.

"Perubahan seharusnya tidak dilakukan karena tidak ada perubahan lingkup pekerjaan. Hanya penyesuaian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup," jelas Yusri.