Selama ini kapal laut dari arah Barat yang akan menuju ke Asia Timur melewati Selat Malaka kemudian mampir di Singapura. Pada jalur ini posisi Sabang tidak ‘tersentuh’, tapi jika kelak Terusan Kra di Thailand bagian selatan sepanjang 102 km beroperasi, disebut tahun 2025, maka Sabang akan jadi penting seperti layaknya Singapura pada pelayan ‘tradisional’.
Tapi, biar pun posisi Sabang, Titik Nol di barat Indonesia, yang sangat potensial pada jalur pelayaran lewat Terusan Kra tidak akan dilirik perusahaan-perusahaan pelayaran besar jika tidak ada fasilitas yang setara dengan Singapura untuk keperluan industri pelayanan dunia.
Sesumbar Indonesia ketika membangun Pulau Batam, d/h Provinsi Riau, sekarang masuk Provinsi Kepulauan Riau, dengan kekuatan dan kekuasaan berbentuk otorita untuk menyaingi Singapura ternyata hanya angan-angan bak punguk rindukan rembulan. Selain pelabuhan ditargetkan pula Bandara Hang Nadim jadi pilihan utama menggantikan Changi yang sudah sangat padat.
Tapi, apa yang terjadi? Pada tahun 1997 dalam sebuah penerbangan penulis dengan Garuda yang memakai pesawat terbang DC-10 dari Jakarta ke Batam justru dipandu dari Changi. “Kita dipandu dari Changi,” kata awak kabin kapal terbang itu menenteramkan penumpang dalam penerbangan yang gelap-gulita itu karena tidak ada yang tampak dari jendela. Soalnya, ketika itu asap menyelimuti Pulau Sumatera sehingga jarak pandang yang pendek tidak memenuhi standar penerbangan.
Satu hal yang luput dari perhatian adalah bahwa yang diperlukan tidak hanya sebatas sarana dan prasarana, seperti peralatan yang canggih, hotel berbintang lima, dll. Tapi, ada satu faktor yang sangat menentukan yaitu pelayanan yang cepat dan bersih dari pungli. Tentu ini tidak akan bisa diberikan karena fakta menunjukkan dwelling time di pelabuhan-pelabuhan nasional bisa behari-hari. Ini akan merugikan perusahaan pelayaran, apalagi semua urusan harus disertai dengan “sumut” (semua urusan mesti uang tunai). Perusahaan-perusahaan internasional sangat tidak mau kompromi dengan pungutan liar (pungli) yang tidak berdasarkan aturan baku dan tidak dilengkapi dengan kuitansi resmi.
Selain Selat Malaka jalur pelayaran yang melewati perairan Indonesia adalah dari barat melewati Selat Sunda atau Selat Lombok menuju Utara. Jika Terusan Kra beroperasi bisa jadi kapal yang selama ini melewati jalur pelayaran Selat Sunda dan Selat Lombok akan berpaling melewati Terusan Kra.
Jika Terusa Kra beroperasi, maka dengan kondisi Pelabuhan Bebas Sabang seperti sekarang ini tentulah kapal-kapal niaga besar, bahkan ada kapal-kapal kargo raksasa dan kapal-kapal tanker besar (VLCC-very large crude carrier) akan enggan berlabuh di Sabang.
Peraturan-peraturan di Aceh yang berasaskan agama juga bisa jadi batu sandungan, seperti larangan miras, dll. Tanpa fasilitas hiburan tentulah sebuah pelabuhan tidak akan pernah disinggahi oleh kapal-kapal niaga. *
