Persoalannya adalah sejak reformasi (1998) ada gerakan moral dengan skala nasional menutup lokalisasi pelacuran. Maka, adalah hal yang mustahil menjangkau laki-laki agar menerapkan seks aman yaitu selalu memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual, dalam hal ini dengan PSK langsung karena praktek mereka tidak dilokalisir (lihat matriks).
Sedangkan terhadap PSK tidak langsung 100 persen mustahil menjangkau mereka.
Sejauh ini, apakah ada langkah Pemkot Jambi untuk menjangkau laki-laki agar menerapkan seks aman pada hubungan seksual dengan PSK?
Jika jawabannya TIDAK, maka itu artinya insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa pelanggan PSK langsung atau PSK tidak langsung, di Kota Jambi akan terus terjadi.
Soalnya, PSK langsung dan PSK tidak langsung adalah orang-orang dengan perilaku seksual yang berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS.
Laki-laki dewasa yang tertular HIV dan tidak terdeteksi dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, pacar, selingkuhan atau pelanggan PSK. Maka, ada risiko penularan horizonal HIV/AIDS ke istri dan pasangan seks lain. Jika istrinya tertular HIV/AIDS, maka ada pula risiko penularan vertikal HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya, tertama saat persalinan jika tidak ditangani secara medis dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).
Dalam berita Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan: "Jadi nanti ada terdapat tujuh kelompok yang menjadi sasaran skrining ini ya, di antaranya itu waria, Lelaki Seks Lelaki (LSL), ibu hamil, dan penderita TBC."
Sejatinya, Dinkes Kota Jambi tidak asal comot Waria dan LSL untuk tes HIV, tapi melalui konseling HIV/AIDS untuk mengetahui perilaku seksual mereka apakah berisiko atau tidak. Tidak semua Waria mempunyai perilaku seksual yang berisiko tertular HIV. Ada Waria heterosekual yang mempunyai keluarga.
Terkait dengan ibu hamil, sebaiknya Dinkes Kota Jambi membalik paradigma berpikir: tidak langsung mewajibkan ibu hamil tes HIV, tapi pasangan ibu hamil menjalani konseling HIV/AIDS. Jika hasil konseling menunjukkan suaminya mempunyai perilaku seksual yang berisiko tertular HIV/AIDS lakukan tes HIV. Kalau hasil tes HIV suami negatif, maka tidak perlu ibu hamil jalani tes HIV, kecuali sebelumnya pernah mempunyai suami atau pasangan seks.
Mewajibkan ibu hamil tes HIV dan tidak mewajibkan suaminya tes HIV adalah bias gender yang merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
