"Selama ini kasus tersebut sering dan banyak ditemui di pesisir Timur dan Utara Aceh yang notabene berdekatan dengan Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut)." Ini pernyataan Kasie Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan Aceh, Iman Murahman (jawapos.com, 6/3-2018),
Estimasi kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Aceh sebanyak 1.300, sedangkan kasus yang sudah terdeteksi pada kurun waktu tahun 2004-2017 berjumlah 632. Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 24 Mei 2017, menyebutkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Aceh sampai tanggal 31 Maret 2017 adalah 684 yang terdiri atas 346 HIV dan 338 AIDS. Dengan jumlah ini Aceh ada para peringkat ke-31 secara nasional dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS.
Itu artinya banyak kasus yang belum terdeksi di masyarakat sehingga potensial sebagai mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Pernyataan Iman di atas merupakan salah satu bentuk penyangkalan dan mencari kambing hitam. Apa kaitan langsung antara Kota Medan dengan kasus HIV/AIDS di Aceh? (Baca juga: AIDS di Papua: Penyangkalan Terhadap Perilaku Seksual Laki-laki Papua dan AIDS di 'Kota Hujan' Bogor: Penyangkalan dengan 'Kambing Hitam' Penduduk Luar Kota).
Sama juga halnya dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa indisen penularan HIV/AIDS di Aceh terjadi pasca tsunami. Ini jelas menyesatkan (Baca juga: Menyesatkan, Informasi Tentang Insiden HIV/AIDS di Aceh Terjadi Pasca Tsunami).
Sebagai virus HIV ada di dalam darah pengidap HIV/AIDS sehingga tidak mungkin menular melalui pergaulan sosial sehari-hari. Biar pun berdekatan, bagaimana HIV yang ada dalam tubuh warga Kota Medan yang mengidap HIV/AIDS berpindah ke warga Aceh?
Tentu saja perpindahan virus (HIV) terjadi al. melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan kondisi tanpa memakai kondom dengan pengidap HIV/AIDS. Yang jadi persoalan besar adalah orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya.
Maka, perpindahan HIV dari warga Kota Medan yang mengidap HIV/AIDS ke warga Aceh terjadi melalui hubungan seksual berisiko. Itu artinya ada warga Aceh, khususnya laki-laki dewasa, yang perilaku seksualnya berisiko.
Di bagian lain Iman mengatakan: "Sudah bergeser (kasus HIV/AIDS-pen.). Pergeserannya karena Banda Aceh sebagai salah satu kota besar di Aceh. Banyak orang-orang dari luar masuk ke Banda Aceh. Sehingga di sini menjadi pusat pertemuan banyak orang."
Lagi-lagi terjadi penyangkalan terkait dengan perilaku seksual berisiko dan menjadikan pendatang sebagai kambing hitam.
Biar pun banyak orang-orang dari luar masuk ke Banda Aceh sehingga Kota Banda Aceh jadi pusat pertemuan banyak orang tidak akan pernah terjadi penularan HIV melalui pergaulan sehari-hari biar pun pendatang banyak yang mengidap HIV/AIDS.
Virus (HIV) yang ada di dalam tubuh pendatang yang berkumpul di Kota Banda Aceh tidak akan bisa berpindah ke warga Aceh jika tidak ada kontak fisik berupa hubungan seksual penetrasi (vaginal, oral dan anal) di dalam dan di luar nikah (Baca juga: Siapa yang Bawa HIV/AIDS ke Aceh?).
Dengan status daerah syariah secara de jure tentulah tidak ada pelacuran, tapi apakah ada jaminan di Aceh tidak ada transaksi seks? Atau apakah ada jaminan tidak ada laki-laki dewasa warga Aceh yang melakukan perilaku berisiko di Aceh, di luar Aceh atau di luar negeri?
Perilaku Seksual
Maka, semua terpulang kepada perilaku orang per orang karena perilaku seksual yang berisiko tertular HIV bisa terjadi pada hubungan seksual di dalam dan di luar nikah. Maka, pernyataan Iman yang menyebutkan: "Hindari berhubungan bebas atau seks bebas. Jagalah anak-anak kita, karena banyak komunitas-komunitas terindikasi penyakit ini. Mudah-mudah kita dapat menjaga anak-anak kita terhadap pergaulan-pergaulan bebas" tidak akurat.
Tidak ada komunitas yang terindikasi langsung dengan HIV/AIDS karena yang membuat ada risiko bukan komunitas tapi perilaku (seksual dan penyalahguna narkoba) orang per orang di komunitas tsb. Risiko penularan HIV melalui penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) bisa terjadi kalau narkoba disuntikkan dan jarum suntik dipakai bersama-sama dengan bergiliran dan bergantian.
Penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi bukan karena sifat hubungan seksual (seks bebas, pergaulan bebas, zina, melacur, selingkun, dll.), tapi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom).
Disebutan Dinkes Aceh menjalankan program tes HIV terhadap ibu-ibu hamil. Ini adalah langkah di hilir karena membiarkan warga tertular HIV. Selain itu yang patut dipertanyakan adalah apakah suami ibu-ibu hamil tsb. menjalan tes HIV?
Kalau tidak itu artinya suami-suami ibu hamil yang terdeteksi HIV akan jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Yang diperlukan adalah program di hulu yaitu menurunkan jumlah infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa, terutama melalui hubungan seksual dengan perempuan yang bergani-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Tanpa langkah yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Aceh akan terus terjadi dengan kondisi senyap yang kelak muncul sebagai 'ledakan AIDS'. *
