“Aduh, Pak, masuk TK paling murah tujuh ratus rebu,” kata seorang perempuan muda di Sta KA Krenceng, Cilegon, Banten (1/4), tentang anaknya yang tidak bisa masuk TK. Itu belum termasuk peralatan sekolah, seperti tas, buku tulis, pakaian, sepatu, dll. Pakaian pun tidak cukup satu karena setiap hari berbeda.
Bukan Unsur Pengajaran
Bukan hanya di waktu masuk, tapi selama pendidikan pun banyak uang yang harus keluar untuk kegiatan. Beban orang tua bertambah karena di akhir pendidikan ada tamasya dan pesta kelulusan.
Padahal, alm Prof Dr Fuad Hassan ketika menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tahun 1985 - 1993 di era pemerintah Soeharto dengan tegas menolak seragam sepatu dengan alasan pakaian, sepatu, tas dan buku bukan unsur pengajaran. Bertelanjang dada dan kaki ayam pun tidak boleh ditolak jika memang orang tua anak-anak itu tidak bisa membeli kemeja dan sepatu.
Keluh-kesah anak-anak di pedalaman Bengkayang, Kalimantan Barat, tentang tas mereka ke sekolah yang hanya membawa ‘tas kresek’ dan kemeja putih yang sudah menguning tidak akan pernah terjadi kalau anjuran Prof Fuad Hassan dijadikan filosofi pendidikan. Untunglah Presiden Jokowi kemudian mengirimkan perlengkapan ke bebarapa sekolah di sana setelah membaca keluhan anak-anak tsb. di media sosial (Murid-murid SD di pedalaman Kalimantan 'sangat senang' dengan bantuan Presiden Jokowi).
Selama PAUD dan TK dijadikan kancah bisnis, maka itu artinya eksploitasi anak-anak akan memperbesar jurang perbedaan antara Si Kaya dan Si Miskin. ‘Kelas ekonomi’ orang-orang tua yang mengantar dan menunggu anak di PAUD dan TK juga sangat tajam perbedaannya. Bisa saja kondisi ini jadi arena persaingan pula.
Dengan pijakan bisnis tentulah pengelolaan PAUD dan TK akan terus berbenah dengan harapan ongkos yang harus dibayar orang tua akan terus bertambah jumlahnya. Hal ini tidak jadi jaminan kualitas ‘lulusan’ PAUD dan TK akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak melalui PAUD dan TK. *
