* Pemerintah tidak menjelakan program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret, sistematis dan terukur
Opini (13 November 2013) – Semua orang harus tes HIV. Tes HIV secara dini. Lakukan tes HIV secara rutin. Tes HIV menanggulangi AIDS. Dll.
Itulah al. judul-judul berita yang akhir-akhir ini menghiasi media massa, terutama media cetak dan online, menjelang Hari AIDS Sedunia (HAS) 1 Desember 2013.
Satu hal yang luput dari perhatian adalah tes HIV itu merupakan langkah di hilir. Artinya, ditunggu dulu ada orang yang tertular HIV baru dilakukan tes. Ini saja seja dengan pembiaran dan penzaliman terhadap penduduk karena membiarkan mereka celaka.
Insiden-insiden infeksi HIV baru terus terjadi karena pemerintah tidak mempunyai program yang konkret, sistematis dan terukur untuk mencegah insiden infeksi HIV baru.
Laporan Kemenkes RI dari 1 April 1987 sampai 31 Maret 2013 di Indonesia sudah dilaporkan 152.267 kasus HIV/AIDS yang terdiri atas 108.600 HIV dan 43.667 ADIS dengan 8.340 kematian.Tentu saja angka ini tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat karena banyak penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi.
Insiden infeksi HIV baru terutama terjadi pada laki-laki dewasa, yaitu:
(a) melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti,
(b) melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung yaitu PSK yang ada di lokasi atau tempat pelacuran dan di jalanan, serta PSK tidak langsung yaitu PSK yang ’menyamar’ sebagai cewek panggilan, cewek pemijat, cewek disko, cewek kafe, cewek pub, ABG, mahasisw, pelajar, ibu-ibu, dll.
Pada tahap berikutnya laki-laki dewasa yang tertular HIV melalui perilaku (a) dan (b) jika beristri akan menularkan HIV kepada istrinya melalui hubungan seksual di dalam ikatan pernikahan yang sah.
Di ujung penyebaran sebagai terminal terakhir ada risiko penularan dari istri yang hamil ke bayi yang dikandungnya.
Dengan cara mengajak dan menganjurkan penduduk tes HIV itu sama saja dengan membiarkan laki-laki dengan perilaku (a) dan (b) tertular HIV.
Pada gilirannya istri-istri dan bayi jadi korban akibat ulah lelaki-lelaki ’hidung belang’ yang melakukan perilaku (a) dan/atau (b).
Kalau negara, dalam hal ini pemerintah, memegang teguh memegang amanah untuk melindungi segenap rakyat dari bencana, maka yang dilakukan pemerintah bukanlah sekedar mengajak dan menganjurkan rakyat tes HIV, tapi menjalankan program yang konkret melalui regulasi yang berkekuatan hukum di hulu.
Artinya, pemerintah menjalankan program yang terukur untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru. Yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang realistis adalah:
(1) Menjalankan program pencegahan penularan HIV pada perilaku (a) dengan membuat regulasi yang mengharuskan setiap laki-laki memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Program (1) hanya bisa dijalankan secara efektif jika kegiatan pelacuran diregulasi yaitu melokalisir pelacuaran. Celakanya, semua daerah ramai-ramai menutup tempat pelacuran yang pada akhirnya praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa dijangkau.
(2) Menjalankan program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya melalui regulasi yang juga mengharuskan suami ibu-ibu yang terdeteksi mengidap HIV menjalani tes HIV.
Jika pemerintah tidak menjalankan langkah (1) dan (2) dengan cara-cara yang legal, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ’ledakan AIDS’.***
-AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap
[Sumber: http://www.aidsindonesia.com/2013/11/tes-hiv-adalah-penanggulangan-di-hilir.html]
