Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, memiliki banyak sumberdaya alam yang belum terjamah. Sumberdaya alam tersebut hanya dikelola seadanya oleh masyarakat daerah . Ini menyebabkan banyaknya potensi yang masih belum tergali. Karena kurang perhatian pemerintah sebelumnya terhadap daerah-daerah tertinggal.
Berbagai program yang telah diciptakan oleh pemerintah sekarang untuk menggali potensi. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terukur dari kesejahteraan masyarakat desa yang merupakan regional terkecil dari suatu Negara. Oleh sebab itu pemerintah sekarang sesuai dengan nawa cita nya yang ke 3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, focus untuk mensejahterakan masyarakat desa pinggiran yang tertinggal.
Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan nawacita tersebut. Salah satu program yang sedang difokuskan adalah transmigrasi. Transmigrasi yang merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Para transmigran yang sudah dibekali kemampuan-kemampuan khusus untuk menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki desa siap untuk disebar keberbagai daerah hingga daerah yang terisolir sekalipun. Ini dimaksudkan dengan tujuan agar masyarakat desa dapat bertukar pikiran dan lmu untuk membangun desanya. Diharapkan masyarakat desa dapat bekerjasama dengan para transmigran untuk menggali potensi desanya.
Menteri desa, Marwan Jafar pun ikut terjun langsung mengawal program ini. Salah satunya adalah dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan sebanyak 69 naskah antara 10 Pemerintah Provinsi (Pemprov) daerah asal dan 15 Pemprov daerah tujuan. Sepuluh pemprov daerah asal yang dimaksud adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara, 15 Pemprov daerah tujuan adalah DI Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
Ini dimaksudkan agar desa-desa tersebut ikut aktif dalam program ini dan siap menyambut baik kedatangan para transmigran. “Proses pengintegrasian ini yang menjadikan program transmigrasi unit dan menarik. Karena itu, penyelenggaraan transmigrasi perlu didukung oleh seluruh Pemprov atau kabupaten dan kota,” kata Menteri Desa, Marwan Jafar.
Selain itu dengan perjanjian ini diharapakan segala bentuk sumberdaya baik modal, alam dan manusia dapat bersinergi dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik pula nantinya. Ini pun sesuai dengan dengan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga sesuai bidang yang ingin dikerjasamakan, termasuk di bidang ketransmigrasian yang dimana ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa seusai dengan UUDesa.
Segala macam bentuk usaha telah dilakukan oleh Menteri Desa. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika kita sendiri tidak mendukung usaha itu, bagaimana Indonesia bias maju. Ini yang harus kita tekankan kepada masyarakat desa dan pemerintah desa yang lainnya.
Segala macam program yang telah disiapkan dan dijalankan harus tetap diawasi juga setiap langkahnya. Itu tugas kita sebagai masyarakat desa karena setiap tindakan program pemerintah adalah untuk membantu kita mendapatkan hak kita. Dengan kata lain kita mengawasi hak kita. Sesuai prinsip demokrasi yaitu dari kita untuk kita.
Nah sekarang pemerintah telah melakukan berbaga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Ini harus didukung dari dari kita sendiri juga untuk membantu berbagai program pemerinta. Mari kita dukung program pemerintah dan mengkritisi bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Terimakasih.
