Pulau Buton menyimpan cadangan aspal alam yang diakui dunia, tetapi pemerintah pusat tampak menutup mata. Data cadangan yang mencapai ratusan juta ton seolah tidak cukup untuk menggugah langkah nyata. Rakyat Buton sudah lama menyiapkan lahan, izin, dan semangat. Namun pusat kekuasaan di Jakarta seakan menunggu sesuatu yang entah apa.
Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia swasembada aspal 2030. Janji itu terdengar gagah di podium, tetapi di lapangan nyaris tidak ada pergerakan berarti. Tahun pertama hampir selesai, hasilnya masih nol besar. Apakah ini tanda komitmen yang hanya sebatas kata-kata?
Sementara devisa negara terus mengalir deras keluar untuk impor aspal minyak. Triliunan rupiah hilang tiap tahun demi menambal jalan dengan produk asing. Ironisnya, Buton yang menyimpan "emas hitam" dibiarkan menatap nanar. Apakah ini yang disebut kedaulatan?
Investor lokal dan asing sudah datang membawa proposal dan modal. Mereka menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat yang tidak kunjung menyala. Pemda Sulawesi Tenggara berkali-kali mengajukan dukungan regulasi. Jawaban dari Jakarta? Senyap.
Kementerian terkait sibuk berbicara tentang infrastruktur, tetapi lupa fondasi materialnya. Aspal Buton bisa menjadi simbol kemerdekaan infrastruktur Indonesia. Sayangnya, kebijakan nasional masih berat ke impor. Bukankah ini bentuk apatisme yang nyata?
Masyarakat Buton sudah membentuk koperasi, menyiapkan tenaga kerja, dan merapikan rantai pasok. Mereka tidak menunggu belas kasihan, mereka menunggu keputusan. Tetapi keputusan itu menggantung di awang-awang. Presiden seolah punya agenda lain yang lebih penting.
Petisi Aspal Buton daring yang menuntut swasembada aspal 2030 hanya ditandatangani segelintir orang. Minim dukungan publik tidak lepas dari minimnya sinyal pemerintah. Ketika pemimpin diam, rakyat bingung arah perjuangan. Kesunyian itu menular.
Ironi terbesar: Buton adalah satu-satunya penghasil aspal alam dalam skala besar di dunia. Negara lain melirik, Indonesia sendiri acuh. Potensi ekspor jutaan ton disia-siakan. Inilah wajah apatis yang menyakitkan.
Presiden kerap bicara tentang Indonesia Emas 2045. Namun emas itu tidak akan pernah bersinar bila fondasi jalannya rapuh. Aspal impor bukan jalan emas, itu jalan ketergantungan. Apakah istana tidak mampu melihat paradoks ini?
Pemerintah pusat seharusnya menjadikan Buton Proyek Strategis Nasional. Status itu bisa menggerakkan pendanaan, percepatan izin, dan kepastian pasar. Tetapi gelar itu hanya hiasan di dokumen. Implementasi? Jauh panggang dari api.
