Urgensi Reshuffle Kabinet

Sebab dalam periode kedua yang diperjuangkan dengan sangat berat ini, Jokowi bukan hanya menunjukkan diri sebagai pelayan bagi pemilihnya, melainkan juga pemegang amanah dari pemilih yang tidak memilihnya sama sekali. Jokowi memerintah, sekaligus menjahit luka-luka selama masa kampanye.  

Ketiga, Jokowi benar-benar menunjukkan diri sebagai seseorang yang sedang membangun reputasi serius yang akan dijadikan warisan (legacy) bagi generasi nanti. Apabila berhasil melewati periode lima tahun ke dua, Indonesia setidaknya sudah membangun pola pemerintahan sepuluh tahun kedua pascapilpres pertama tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan dekade pertama. 

Artinya, siapapun yang bakal terpilih menjadi presiden tahun 2024-2029 nanti, kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan kontestasi kedua hingga 2029-2034. Siklus pemerintahan lima tahunan (fixed term) yang dianut, secara praktek dijalankan orang yang sama sebagai pucuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan selama sepuluh tahun.

Keempat, Jokowi langsung memberikan beban tambahan kepada kabinet hasil reshuffle, yakni menyambungkan visi dan misi yang sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan. 

Visi dan misi itu hanya akan menjadi macan kertas semata, apabila tidak diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2024. Ibarat melakukan operasi plastik, visi dan misi itu adalah "daging dan kulit luar yang mati" yang disambungkan dengan sel-sel tubuh yang hidup. Bukan hanya berapa banyak undang-undang yang patut direvisi, tetapi juga berapa banyak yang dilahirkan utuh. 

Begitu juga dukungan anggaran, kelembagaan, hingga sinergi dengan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hingga pemerintahan kelurahan. Otomatis, akan terdapat sejumlah undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pada bulan November dan Desember 2019.

Kelima, Jokowi langsung memberikan semacam try out kepada anggota-anggota kabinet dalam kompetisi yang sehat. Tidak ada lagi waktu untuk menyesuaikan diri, apalagi segala macam upacara sembah sujud yang justru memperkuat feodalisme. 

Jokowi bisa langsung memberikan penguatan, pengayaan dan kompas yang terarah kepada perjalanan armada kabinet periode 2019-2024. Berbeda dengan periode pertama, Jokowi perlu mengaktivasi Tim Transisi selama beberapa bulan, termasuk dalam melobi anggaran tahun pertama. 

Dalam periode kedua, tidak perlu lagi tim seperti itu. Jokowi bukan lagi sosok yang hendak memimpin organisasi yang sama sekali baru, tetapi justru menjadi nahkoda yang sudah mengarungi pelbagai terjangan ombak dan badai.

All president men! 

Dari sisi sumber daya manusia, Jokowi memiliki lebih banyak kebebasan untuk merekrut siapapun untuk dijadikan menteri. Hampir tidak ada beban dan tekanan dari pihak manapun, baik kalangan profesional maupun politisi, baik dalam atau luar negeri.