Filipina Kembali Klaim Sabah Timur, Sinyal Darurat Soliditas ASEAN

Saat ini Indonesia sudah tidak lagi mempermasalahkan konfrontasi dengan Malaysia, diawal dibentuknya negara itu oleh kolonial Inggris, tapi tidak bagi Filipina, yang hingga hari ini masih mempertahankan klaimnya atas wilayah Sabah timur.

Berbekal perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1878 antara Sultan Sulu dan North Borneo Chartered Company, menyatakan bahwa sewa atas tanah Sabah Timur telah berakhir pada tahun 2013.

Screenshot media sosial (dokpri)

Dipicu oleh statement dimedia sosial, yang disampaikan mantan duta besar Filipina untuk PBB, hingga pemanggilan duta besar Filipina untuk Malaysia, oleh kementerian luar negeri Malaysia, kemudian keluarnya statement bantahan atas klaim tersebut, oleh kementerian luar negeri Malaysia.

Namun bagi Filipina, persoalan itu belumlah selesai, teranyar mereka mempersiapkan Rancangan undang-undang, untuk menyertakan wilayah Sabah timur kedalam peta pasport terbaru.

Namun Malaysia sepertinya tidak ambil pusing atas klaim tersebut, mengabaikan seiring waktu berjalan, terbukti telah meredam klaim tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya.

Tentunya ketegangan kedua negara yang sama-sama tergabung dalam ASEAN, hanya akan menjadi batu sandungan atas soliditas yang terjalin selama ini, lebih jauh akan menjadi jalan keberpihakan salah satu negara ASEAN, kepada dua negara adikuasa yang tengah mengambil ancang-ancang di Laut China Selatan.

ASEAN dibawah kepemimpinan Vietnam, dihadapkan pada masa-masa sulit, selain menghadapi pandemi Covid-19, Ekonomi yang kian menurun, juga dihadapkan pada krisis Laut China Selatan.

Tantangan Vietnam saat ini, bersama negara anggota ASEAN, dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian diwilayah Asia tenggara, adalah soliditas dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Pecah perang mungkin masih jauh, tapi sentimen antar bangsa yang dipupuk terus menerus, hanya akan meningkatkan kemungkinan pecahnya rasa persatuan dan kerukunan antar anggota ASEAN.

Filipina dan Malaysia harus mengakhiri polemik seputar teritorial, setidaknya sampai China terbangun dari mimpi panjangnya, tentang histori dinasti-dinasti dimasa lalu, yang mereka tumpahkan dalam garis imajiner pada peta laut China Selatan.