Keterlambatan dan Kegagapan Pemerintah Hadapi Covid-19

Yang namanya penelitian itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu ada pada ruang lingkupnya, jumlah sampel-nya, metodologinya, dan seterusnya. Jadi tidak heran, sebuah hasil riset membutuhkan riset lanjutan. Sehingga tidak patut pejabat pemerintah mendasari ini sebagai patokan dan pijakan kebijakannya. 

B. CENDERUNG TIDAK TRANSPARAN PADA MULANYA, DAN AKHIRNYA MEMAKAN LUDAH SENDIRI
Dalam fase awal, pemerintah Indonesia sibuk mengkonter pihak-pihak yang menyatakan Indonesia belum mampu mendeteksi Covid-19. Sibuk melakukan penyangkalan bahwa belum ada yang positif. Padahal pada fase itu sebetulnya pemerintah sudah melakukan screening pada orang-orang yang diduga terpapar Covid-19 dengan sebutan ODP (Orang Dalam Pengawasan). 

Cuma mungkin karena tes & uji laboratoriumnya lama (karena dilakukan di pusat), Menkes Terawan sibuk menyangkal rilis pres dari Anies Baswedan bahwa Covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Walaupun sebetulnya hanya perbedaan konteks. Anies Baswedan tidak menyebut ada yang positif, sementara informasi apakah positif atau tidak berada di kewenangan di pusat. 

Jadinya Om Terawan mengatakan Covid-19 belum masuk ke Indonesia, dengan pengertian belum ada yang terkonfirmasi positif Covid-19. Walau sebetulnya tindakan pengawasan dan pemantauan sudah dilakukan dinas-dinas kesehatan. Dilanjutkan nyanyian Om Terawan dengan mengatakan bahwa difteria saja dilawan, apalagi Covid-19. 

Blunder-blunder Om Terawan membuat Pak Menkes itu dibekap untuk tidak lagi nyerocos terkait Covid-19. Ditunjuklah jubir khusus untuk masalah Covid-19, yang kata Kang Fadjroel disebut sebagai information leadership. Publik sudah cerdas ada disinformasi yang mengarah pada kekecauan disebabkan pernyataan-pernyataan Menkes Terawan sebelumnya. 

Masa pernyataan Dirjen lebih valid daripada Menteri? Itulah sekarang yang terjadi. Namanya chaotic leadership yang dilakukan oleh Jokowi. Karena tidak tepat untuk mereshuffle Pak Menkes Terawan di saat-saat seperti ini. Ya, lebih baik menunjuk jubir. 

C. TIDAK ADA LANGKAH STRATEGIS & TAKTIS, TAPI MALAH SIBUK MENCARI & MEMBUAT ATURAN
Saya secara pribadi sangat menyoroti penanganan masalah Covid-19. Covid-19 merupakan barang nyata, barang material, bukan barang yang tak kasat mata. Covid-19 itu ada secara fisik. Bisa dites di lab. 

Covid-19 bukan sebuah gagasan radikal dan intoleran. Radikalisme diperangi dengan propaganda-propaganda. Pembentukan BPIP, dan imbauan-imbauan serta ajakan-ajakan untuk memerangi radikalisme. Sehingga di lingkaran istana jubir-jubir diperbanyak untuk melawan radikalisme dan memperkuat posisi pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Walhasil jubir-jubir diperbanyak dalam suatu satuan-satuan seperti KSP, BPIP, staf milenial presiden, dst. 

Covid-19 tidak membutuhkan hoaks untuk mentransimisikan virusnya. Ia tidak butuh demo berjilid-jilid untuk mewabahkan dan menjangkiti manusia. Jadi, please tolong ditangkal dengan cara-cara yang tepat. Bukan dengan argumen konter yang mendukung kebijakan pemerintah yang jelas-jelas keliru. 

Pemerintah saat ditanya bagaimana penanganan Covid-19 justri menjawab dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Menyebutkan UU sampai Inpres penanganannya. Yang dibutuhkan masyarakan adalah tindakannya. Bukan dijelaskan dan dieja-wantahkan,"Ini lo kami sudah buat peraturannya." Kalau sudah dibuat, tapi tidak dilakukan. Ya, zonk namanya. 

Simpang siur dan kegagapan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terlihat dari koordinasi dengan pemerintah daerah. Tidak ada langkah yang seirama antara pemerintah pusat dan derah dalam melakukan penanganan Covid-19.