Tanpa mengurangi rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban konflik antar suporter di Indonesia, saya berpendapat keputusan dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menghentikan Liga 1 2018 sampai batas waktu yang belum ditentukan semata ialah keputusan prematur.
Penghentian tanpa batas waktu kompetisi sepakbola menurut hemat saya akan menimbulkan banyak masalah baru bagi perkembangan sepakbola di Tanah Air. Sebelum masuk apa saja masalah-masalah tersebut, kita di awal harus sepakat bahwa PSSI memang jelas gagal mengurus sepakbola nasional, selanjutnya bahwa konflik antar suporter ini memiliki dimensi beragam yang harus dilihat dan dikaji secara mendalam.
Pertama soal PSSI gagal mengurus sepakbola nasional, saya sangat tidak setuju dengan jawaban dari Ketum PSSI, Edy Rahmayadi yang menyebut bahwa soal suporter ini bukan masuk ranah PSSI. Di dalam tupoksi memang jelas bahwa suporter bukan ranah kerja wajib PSSI, namun suporter ialah bagian penting dari sepakbola. Mengabaikan suporter sama saja mematikan sepakbola.
Kedua soal konflik antar suporter yang sudah menahun ini, sampai di titik adanya keputusan dari PSSI, masalah ini dipandang hanya dari dimensi fanatisme sepakbola. Saya justru berpendapat bahwa konflik antar suporter di Indonesia melebihi fanatisme sepakbola, harus ada kajian sosilogis untuk bisa mengurai akar permasalahan suporter ini.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu sempat saya tanyakan pendapatnya mengenai konflik antar suporter ini, khususnya konflik antar Jakmania dengan Bobotoh. Ia berpendapat bahwa dari kajian sosiologis sebenarnya konflik antar suporter memiliki pola kekerasan yang sebenarnya dikonstruksikan oleh negara.
"Pihak keamanan tidak perlu mendramatisir hal ini. Jangan membuat seolah-olah Bandung dan Jakarta akan selalu ciptakan chaos. Bentuk-bentuk vandal yang terjadi antara The Jak dengan Bobotoh sebenarnya juga karena faktor ketidakberhasilan para aparat untuk meredakan konflik ini," kata Ubedilah.
Ubedilah mengambil contoh saat laga Final Piala Presiden 2015 lalu. Aparat keamanan bertindak terlalu offensif. Padahal laga tersebut bukan Persib vs Persija yang bertanding namun Sriwijaya vs Persib yang kebetulan bertempat di Stadion Gelora Bung Karno.
Ubedilah mensinyalir adanya pola strategi bisnis keamanan melihat pola dramatisir yang dilakukan pejabat dan aparat melihat konflik suporter ini. "Kita memang harus mencari bukti-bukti empiris yang mendukung ke arah tersebut. Karenanya aparat cukup masuk ke dalam pendekatan yang lebih rasional untuk cegah konflik," kata Ubedilah.
Dipandang dari segi kultur masyarakat Jakarta dan Bandung, Ubedilah melihat tidak ditemukannya kultur kekerasan antar kedua masyarakat tersebut. Artinya konflik antara The Jak dan Bobotoh bukan berdasar kultur masyarakat namun lebih kepada tidak mampunya aparat terkait untuk mengatur dengan jelas potensi-potensi gesekan yang tercipta -- pun di kasus Haringga Sirilla, meski Polrestabes Bandung seperti di acara Indonesia Lawyer Club mengatakan bahwa sebelum pertandingan pihak kepolisian sudah memberikan sejumlah saran untuk mencegah terjadi bentrok, namun kejadian di lapangan membuktikkan bahwa usulan tersebut tak berguna --
Aparat dan pemerintah harus melihat hal itu, melihat kajian-kajian sosilogis dan budaya untuk bisa meredamkan potensi konflik yang tercipta antara semua basis suporter di Tanah Air, tidak hanya Jakmania dan Bobotoh.
Kembali ke persoalan yang bakal timbul di keputusan PSSI menghentikan sementara Liga 1 sampai batas waktu yang belum ditentukan, saya melihat ada keputusan ini justru akan membuat PSSI di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi bakal menanggung dosa untuk sepakbola nasional.
