Menjelang Pemilu Legislatif kemarin, LSM Setara Institute merilis bahwa hanya ada 4 parpol yang peduli dan membela terhadap isu Pluralisme. Tiga di antaranya dikabarkan bakal berkoalisi di Pilpres ini: PDIP, PKB dan Nasdem.Mereka akan bersatu padu memenangkan Jokowi sebagai Presiden. Sementara capresnya, hmm... sulit untuk jatuh ke Rhoma Irama yang dianggap "intoleran dan fundamentalis". Apalagi dulu dalam Pilkada DKI Bang Haji pernah dituduh meneriakkan isu SARA terhadap Jokowi-Ahok. Kemungkinan besar cawapresnya adalah Cak Imin atau Mahfud MD yang dianggap lebih moderat.
Sementara parpol yang satunya lagi, yang dianggap pro pluralisme, Gerindra malah manifestonya soal agama membuat aktivis Jaringan Islam Liberal ketar-ketir.
Partai Gerindra dinilai terlalu jauh masuk dalam ranah agama terkait pandangan partai itu agar negara menjamin kemurnian ajaran agama. Sebagai partai nasionalis, Gerindra seharusnya tidak perlu memasukkan hal itu dalam platform politiknya. Hal tersebut dikatakan dosen Universitas Paramadina yang juga salah satu kader utama JIL, Novriantoni Kahar, di Jakarta, Selasa (22/4/2014).
"Sebagai partai nasionalis, Gerindra sedang pretending to be religious, yang tidak ada bedanya sama PKS (Partai Keadilan Sejahtera), sekalipun tidak memuat hal itu dalam platform politiknya. Jadi, ini bisa dibilang offside," ujarnya.
Berikut ini pandangan Partai Gerindra soal agama seperti yang termuat dalam Manifesto Partai Gerindra: "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."
Manifesto Gerindra itu juga sempat menuai kontroversi di media sosial. Kontroversi ini bermula saat salah satu follower, @DYDIMUS_IFFAT, bertanya di akun Twitter resmi Gerindra @Gerindra.
"@Gerindra Min, apa yang dimaksud dengan "kewajiban negara untuk menjaga kemurnian agama" sebagaimana yang tertuang dalam manifesto partai?"
Admin Gerindra kemudian menjawab, "@DYDIMUS_IFFAT Jangan lagi ada aliran-aliran atau ajaran yang keluar dari konteks keagamaan tersebut. Pemerintah harus mampu menjaga itu."
"@Gerindra Min, bagaimana dengan Ahmadiyah, Syiah, Mormon, Saksi Yehuwa, dll? Apakah mereka akan dirangkul atau disisihkan? #MohonDijawab," tanya pemilik akun @DYDIMUS_IFFAT lagi.
"@DYDIMUS_IFFAT Bung, seluruh WNI harus dilindungi. Jika mereka berada di jalan yang salah, kita buat lembaga untuk membuat mereka jera," jawab admin Gerindra.
Apalagi sebelumnya ada tokoh liberal yang menyebut istilah "Islamofasisme" jika Prabowo berduet dengan Surya Dharma Ali. Maka semakin jelaslah, jika poros tunggal Islam gagal terbentuk, kemungkinan besarnya parpol Islam akan merapat ke Prabowo yang diyakini lebih "ramah" terhadap kepentingan politik umat Islam. Bukan mustahil PAN, PKS, PPP dan PBB akan bersatu dengan Gerindra. Mengingat berkoalisi dengan Jokowi akan menimbulkan satu pertanyaan besar dari sisi akidah: memenangkan Jokowi untuk RI1 berarti menaikkan Ahok yang non muslim untuk DKI1.
So, kita lihat saja. Apakah capresnya adalah:
1. Prabowo-Hatta
2. Prabowo-Anis Matta
3. Prabowo-Aher
4. Prabowo- HNW
