Sementara parpol yang satunya lagi, yang dianggap pro pluralisme, Gerindra malah manifestonya soal agama membuat aktivis Jaringan Islam Liberal ketar-ketir.
Partai Gerindra dinilai terlalu jauh masuk dalam ranah agama terkait pandangan partai itu agar negara menjamin kemurnian ajaran agama. Sebagai partai nasionalis, Gerindra seharusnya tidak perlu memasukkan hal itu dalam platform politiknya. Hal tersebut dikatakan dosen Universitas Paramadina yang juga salah satu kader utama JIL, Novriantoni Kahar, di Jakarta, Selasa (22/4/2014).
"Sebagai partai nasionalis, Gerindra sedang pretending to be religious, yang tidak ada bedanya sama PKS (Partai Keadilan Sejahtera), sekalipun tidak memuat hal itu dalam platform politiknya. Jadi, ini bisa dibilang offside," ujarnya.
Berikut ini pandangan Partai Gerindra soal agama seperti yang termuat dalam Manifesto Partai Gerindra: "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."
Manifesto Gerindra itu juga sempat menuai kontroversi di media sosial. Kontroversi ini bermula saat salah satu follower, @DYDIMUS_IFFAT, bertanya di akun Twitter resmi Gerindra @Gerindra.
"@Gerindra Min, apa yang dimaksud dengan "kewajiban negara untuk menjaga kemurnian agama" sebagaimana yang tertuang dalam manifesto partai?"
Admin Gerindra kemudian menjawab, "@DYDIMUS_IFFAT Jangan lagi ada aliran-aliran atau ajaran yang keluar dari konteks keagamaan tersebut. Pemerintah harus mampu menjaga itu."
