Melalui politik dan ekonomi, setiap negara di dunia berusaha untuk mencapai kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termuat salah satu tujuan Indonesia yang berkaitan dengan kesejahteraan yakni ‘memajukan kesejahteraan umum’. Degan demikian, Indonesia memiliki cita-cita untuk dapat mensejahterakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sebagai negara demokrasi, pemerintah harus menyanggupi sekaligus memberikan kesejahteraan kepada rakyat atas sebuah jalannya konstitusi negara. Negara yang sejahtera memungkinkan masyarakat yang ada di dalamnya merasa tercukupi dan puas terhadap negaranya sendiri.  Selain itu politik ekonomi negara terhadap kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada distrubsi kekayaan, penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan, inflasi dan harga sebuah konsumen, serta kesejahteraan sosial.
Dalam konteks ekonomi politik, pemerintah berperan sebagai regulator, penyedia layanan, dan permimpin dalam mengelola aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas ekonomi untuk memastikan persaingan yang adil, perlindungan konsumen dan pengawasan pasar. Selain itu pemerintah juga menyediakan pelayanan berkualitas untuk menciptakan ketenagakerjaan yang kompeten.
Pada dasarnya, ekonomi politik berfokus pada fenomena ekonomi umum yang dikerahkan dan dipelajari secara lebih spesifik; khususnya, menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Ekonomi politik secara langsung mempengaruhi kesejahteraan suatu negara.
Hakikat ekonomi politik meliputi persoalan saling ketergantungan, ketergantungan, keterbelakangan, pertumbuhan, pembangunan, pembangunan sosial ekonomi, sistem ekonomi, realisme dan kapitalisme, idealisme, strukturalisme linier dan internasional, globalisasi, regionalisme, dan lain-lain.
