Sementara itu, dari factor sisi penawaran lebih bersfiat kejutan atau tidak dapat diprediksi, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dalam factor penawaran dan kejutan ini diwakilkan oleh kelompok volatile food dan administered price yang mencapai 40% dari bobok IHK. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki keterbatasan dalam mengendalikan inflasi yang bersifat kejutan yang sangat besar. Hal ini pernah terjadi pada saat adanya kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 yang menyebabkan lonjakan inflasi.Â
Bank Indonesia dalam menghadapi hal tersebut tentunya memerlukan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak pemerintah melalui kebijakan makroekonomi yang terintgrasi baik dari kebijakan fiscal, moneter maupun sectoral. Secara Teknik, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan terbentuknya TIM Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Penegendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggotanya terdiri dari Bank Indoensia dan Kementerian Teknik terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adaptasi di Era Transaksi Digital
Di tengah tantangan dinamika ekonomi, Bank Indonesia tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga terus mendorong adaptasi masyarakat melalui transformasi digital. Wujud nyata dari komitmen ini adalah pesatnya perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020 -- 2022, transaksi secara cashless di Indonesia semakin meningkat. Tercatata pada tahun 2020 telah mencapai 204,9 triliun, 2021 mencapai 305,4 triliun dan pada tahun 2022 sebesar 399,6 triliun. Pada tahun-tahun tersebut, inflasi juga mengalami fluktuasi dimana pada bulan maret tahun 2020 inflasi berada di angka 2,96%. Kemudia mengalami penurunan pada maret 2021 sebesar 1,37% dan meningkat lagi pada maret 2022 sebesar 2,64%. Hal tersebut menandakan bahwa peningkatan transksi secara cashless dapat memengaruhi inflasi. Namun, cashless bukanlah satu-satunya indicator yang memengaruhi inflasi tetapi memiliki potensi untuk menurunkan inflasi. Tentunya hal tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan yang tepat untuk meminimalkan risiko.
Kelebihan dari penggunaan QRIS dan transaksi digital lainnya adalah kecepatan, kemudahan, dan keakuratan. Dari berbagai kelebihan yang diberikan, terlihat bahwa QRIS pencapaian lebih dari 50,5 juta pengguna dan 32,7 juta merchant yang didominasi oleh UMKM. QRIS bukan lagi sekadar inovasi teknologi, melainkan telah menjadi tulang punggung baru dalam ekosistem pembayaran nasional. Selain itu, dari beberapa sumber ada beberapa dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan QRIS dan transaksi digital terhadap inflasi, yaitu sebagai berikut:
Meningkatkan permintaan yang pada akhirnya menimbulkan tekanan inflasi
Mendorong persaingan harga diantara penjual. Persaingan ini dapat menurunkan harga barang dan jasa sehingga berpotensi menurunkan inflasi.
Perubahan pola belanja karena kemudahan akan transaksi digital membuat konsumen cenderung berbelanja lebih banyak dan mengubah pola belanja mereka.
-
Transaksi lebih Efisiensi dan mengurangi biaya transaksi bagi pelaku ekonomi yang dapat berkontribusi pada stabilitas harga.
Kesimpulan
Memahami dinamika inflasi dan merangkul kemajuan digital merupakan dua pilar penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Kenaikan harga barang pokok adalah tantangan nyata yang dampaknya kita rasakan bersama, namun hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa kendali. Bank Indonesia akan terus menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan yang terukur dan cermat.
