Waspadai Penipuan Berkedok Rekrutmen Pendamping Desa

Sebuah video pendek berdurasi 46 detik yang beredar di media sosial pada 25 Juli 2025 menjadi peringatan penting. Menteri Desa PDTT menegaskan bahwa belum ada pembukaan rekrutmen pendamping desa. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh oknum yang menjanjikan kelulusan dengan syarat membayar sejumlah uang.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Beberapa minggu terakhir, mencuat kabar adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai “jalur dalam” atau orang dekat kementerian. Mereka meminta bayaran kepada masyarakat untuk menjamin seseorang lolos menjadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Modus seperti ini bukan hal baru. Namun, setiap kali rekrutmen mulai disinggung atau dibicarakan di masyarakat, para penipu seolah bangkit dari tidur panjang. Mereka menyebar informasi palsu, membujuk, bahkan menakut-nakuti calon korban agar tergiur dengan jalan pintas.

Bagi masyarakat desa, posisi sebagai pendamping desa bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga harapan baru untuk penghidupan lebih baik. Ironisnya, harapan itu dijadikan celah untuk melakukan penipuan yang bisa menjatuhkan harkat dan kepercayaan publik terhadap program pembangunan desa.

Sudah saatnya seluruh pihak — baik pendamping desa yang sedang aktif, perangkat desa, maupun warga — menyadari bahwa setiap informasi rekrutmen harus diverifikasi dari sumber resmi. Tak boleh ada kompromi terhadap praktik-praktik yang mencederai keadilan rekrutmen.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan desa, pendamping desa memiliki peran yang sangat strategis dalam membendung penipuan semacam ini. Mereka adalah wajah program Kementerian di tingkat akar rumput. Karena itu, suara mereka dipercaya dan didengar oleh masyarakat.

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan edukasi kepada warga tentang jalur resmi rekrutmen TPP, termasuk mekanisme daring, kualifikasi yang dibutuhkan, dan tidak adanya pungutan apa pun. Materi ini bisa disisipkan dalam forum-forum desa, posyandu, hingga kegiatan informal.

Pendamping juga bisa menjadi “filter” awal yang peka terhadap isu-isu yang berkembang di lapangan. Jika ada warga atau tokoh desa yang mulai menyebarkan kabar adanya "jalur cepat", mereka harus segera menelusuri kebenarannya dan melaporkannya ke TAPM atau Dinas PMD setempat.

Tidak cukup hanya menyampaikan secara lisan, pendamping desa juga bisa memanfaatkan media sosial pribadi untuk menyebarkan ulang pernyataan Menteri Desa. Cara ini menjadi peneguhan bahwa informasi itu bersumber dari otoritas tertinggi, bukan sekadar opini.

Menanggapi situasi ini, Koordinator Nasional (Kornas) telah memerintahkan kepada seluruh TPP melalui Koordinator Provinsi agar secara aktif melakukan investigasi dan klarifikasi di wilayah kerja masing-masing atas setiap pengaduan atau kabar yang beredar. Hasil investigasi tersebut diminta untuk segera dilaporkan langsung kepada Kornas melalui jalur pribadi (japri) WhatsApp sebagai bentuk pelaporan cepat dan akuntabel.

Pencegahan penipuan semacam ini tidak cukup hanya dengan himbauan. Negara melalui kementerian dan dinas terkait perlu memperkuat edukasi publik dan menciptakan kanal aduan yang mudah diakses. Setiap laporan masyarakat harus ditangani dengan cepat, akurat, dan transparan.

Pemerintah juga perlu menindaklanjuti video pernyataan Menteri dengan membuat edaran resmi hingga ke tingkat desa. Kepala desa dan camat harus dilibatkan aktif dalam menyebarluaskan pesan bahwa tidak ada pungutan dalam rekrutmen TPP.

Di sisi lain, masyarakat tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Literasi digital dan kewaspadaan terhadap informasi menjadi hal mendesak. Jika ada tawaran menggiurkan yang tidak masuk akal, maka besar kemungkinan itu adalah tipuan.

Media lokal dan nasional pun berperan penting. Liputan investigasi, wawancara korban, dan penelusuran terhadap sindikat penipuan harus digencarkan. Media bisa menjadi sarana pengingat publik dan penguat integritas sistem perekrutan.

Tanpa kerja sama lintas pihak, penipuan seperti ini akan terus berulang, berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu nama ke nama lain, meski dengan modus yang sama: menjual harapan dan memanipulasi kepercayaan.

Modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau jaringan internal kementerian harus segera dibongkar. Jika dibiarkan, ini bisa menciptakan persepsi keliru bahwa proses rekrutmen memang bisa dibeli. Hal itu akan merusak kredibilitas Kementerian Desa dan menggerus semangat meritokrasi.

Langkah pertama tentu adalah mengusut tuntas oknum pelaku, termasuk jika ternyata mereka terhubung dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai “penghubung” atau “pengatur posisi.” Siapa pun yang terbukti melakukan penipuan atas nama kementerian harus ditindak secara hukum.

Langkah berikutnya adalah menanamkan budaya integritas. Semua pihak harus sadar bahwa menjadi pendamping desa adalah amanah, bukan hasil sogokan. Kualitas seseorang seharusnya ditentukan oleh kapasitas, bukan oleh kemampuan membayar.

Kementerian harus terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa sistem seleksi dilakukan terbuka, berbasis daring, serta diumumkan secara luas melalui media yang kredibel. Jangan sampai celah sedikit pun bisa dimanfaatkan oleh penipu.

Akhirnya, praktik “jalur dalam” hanya bisa diberantas jika semua orang menolak tawaran jalan pintas. Jika kita semua tegas, maka para pelaku akan kehilangan ruang untuk bergerak. Di sinilah peran setiap individu menjadi bagian dari gerakan besar untuk menjaga martabat pembangunan desa.