Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika dalam bukunya Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan, “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus diikuti dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Tanpa itu, Musrenbang hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa makna.” Realisasi program sangat bergantung pada komitmen politik.
Selain itu, pembangunan rumah layak huni juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Rumah yang dibangun harus ramah lingkungan dan tahan bencana. Lombok Tengah, yang terletak di wilayah rawan gempa, membutuhkan desain rumah yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Hal ini penting untuk menjamin ketahanan jangka panjang.
Seperti yang disarankan oleh Marco Kusumawijaya dalam bukunya Jakarta: Metropolis Tunggang-Langgang, “Pembangunan rumah layak huni harus mempertimbangkan konteks lokal, termasuk kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.” Artinya, rumah tidak hanya dibangun untuk tempat tinggal, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Di sisi lain, peran swasta dan lembaga non-pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah layak huni. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam mengawal program ini.
Seperti yang dilakukan oleh Habitat for Humanity Indonesia, yang telah membangun ribuan rumah layak huni di berbagai daerah. Kolaborasi seperti ini bisa menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Lombok Tengah. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif.
Namun, semua upaya itu tidak akan berarti tanpa political will dari pemerintah. Seperti yang ditulis oleh Riant Nugroho dalam bukunya Public Policy, “Kebijakan publik hanya akan berhasil jika ada komitmen politik yang kuat dari para pembuat kebijakan.” Tanpa komitmen itu, usulan pembangunan rumah layak huni hanya menjadi mimpi.
Pada akhirnya, rumah layak huni adalah tentang keadilan sosial. Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Musrenbang adalah kesempatan untuk mewujudkan keadilan itu. Namun, kesempatan itu tidak akan berarti jika tidak diikuti dengan tindakan nyata.
Warga Lombok Tengah sudah menunggu terlalu lama. Mereka tidak butuh janji, tetapi aksi. Karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana mimpi dan harapan dibangun. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus memastikan bahwa program rumah layak huni bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar terealisasi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
