OhmyNews adalah pelopor dalam jurnalisme online dan jurnalisme warga yang memungkinkan pengguna menghasilkan dan berbagi konten berita. Media ini menggunakan beberapa teknik media tradisional seperti adanya editor berita.
Anda pasti tidak asing dengan istilah "citizen journalism' atau jurnalisme warga. Tahukah anda, bahwa fenomena citizen journalism ini pertama kali hadir di Korea Selatan melalui sebuah organisasi yang memanfaatkan internet, disebut dengan "OhmyNews!"
Motto dari OhMyNews adalah "every citizen is a reporter" yang artinya siapapun bisa menjadi seorang jurnalis.
Sejarah dan Realita Media Massa Korea Selatan
OhmyNews diciptakan oleh jurnalis dan aktivis politik, Oh Yeon Ho. Pada tahun 1988, ia awalnya bekerja di sebuah majalah bernama "Mal." Melihat medianya yang sangat kecil, Oh tertarik untuk mencari cara bagaimana bisa menghentikan pengaruh dan kuasa media liberal di Korea.
Dijelaskan oleh Widodo (2010), OhmyNews sejak kemunculannya pada tahun 2000, menjadi sangat terkenal karena masyarakat Korea Selatan membutuhkan wadah agar bisa mendobrak kontrol dari pemerintah.Â
Jinbong Choi dikutip oleh Mary Joyce (2007) menjelaskan bahwa Media Korea berada di bawah kendali politik dari militer yang diktator dari tahun 1961-1987. Lalu, selama periode demokrasinya dipengaruuhi oleh kronisme.
Kemerdekaan pers dibatasi oleh serangkaian undang-undang, termasuk Hukum Publikasi pada wal 1980-an yang mengkonsolidasikan surat kabar provinsi dan perusahaan penyiaran menjadi satu entitas. Jinbong Choi melalui berpendapat bahwa kebijakan ini akan mempermudah pemerintah untuk mengontrol media.
Pada tahun 1990-an, media memperoleh kebebasan yang lebih baik. Namun, pada masa itu mereka diatur untuk kepentingan komersial konservatif yang jarang dimusuhi pemerintah agar tidak rugi.
Jinbong Choi kembali menjelaskan bahwa, media massa korea menghindari mengabarkan isu-isu politik maupun lingkungan yang kontroversial. Mereka lebih memilih untuk menghasilkan soft news atau sekedar meliput acara-acara tertentu.
Media massa pada saat itu tidak berperan sebagai 'watch dogs' pemerintah
