Gerakan massal antikorupsi rakyat Sulawesi Selatan, yang digelorakan melalui unjuk rasa pada hari anti korupsi se dunia Rabu lalu, merupakan aksi dari ketidak puasan mereka dan merupakan sebuah gerakan penyeimbang bagi pemerintah agar upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam memberantas korupsi di propinsi terbesar di Indonesia timur itu. Peluang dan potensi perampokan uang uang Negara itu, didasarkan atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwasanya provinsi Sulsel ini berada di posisi puncak tangga propinsi terkorupsi di Indonesia. Dari laporan ICW tersebut, yakni pada Januari hingga Juli 2009, setidaknya ditemukan ada 86 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 217 orang. Potensi kerugian negara mencapai Rp 1,17 triliun. Dari 86 kasus itu, Sulawesi Selatan merupakan daerah paling tinggi potensi korupsinya. "Data penelitian kami menyebutkan seperti itu," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko kepada Tempo kemarin. Menurut Danang, ditilik dari tipologi daerah, di Sulawesi Selatan, potensi korupsinya didominasi oleh penyalahgunaan anggaran daerah. Sedangkan pelakunya antara lain anggota atau mantan Dewan, pejabat di level kepala dinas, kepala biro, dan bendahara. "Korupsi di Sulawesi Selatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 48,20 miliar," tandas Danang. Selanjutnya dalam pertemuan coordinator ICW dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu, secara gambling dia menyebut bahwa Propinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan daerah terparah korupsinya. "Ada kebohongan statistik. Laporan bupati cuma bikin senang gubernur," kata Hendrawan seraya mengutip laporan ICW bahwa Sulawesi Selatan daerah terparah korupsinya. "Dan paling subur KKN-nya, mentalitas markup pejabat sangat tinggi." Gubernur Syahrul ditempat terpisah saat dimintai konfirmasinya yang dirilis Tempo di kantornya mengatakan dirinya tidak percaya kalau pemerintah yang dipimpin paling banyak korupsinya. "Mana buktinya? Saya tidak pernah melihat datanya. Data dari mana?," ujar Syahrul, singkat, sebelum memasuki mobilnya meninggalkan kantor gubernuran di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Selain ICW dan anggota DPR RI yang menyoroti Sulawesi Selatan sebagai ladang panen korupsi, hal yang sama juga diungkapkan oleh Bappenas dari Laporan pemantauan Pelaksana Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Ketua DPD “Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Sulawesi Selatan, Imansyah Rukka, S.Pt, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat minim perhatiannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerahnya. Selaku ketua DPD GAIB di Sulawesi Selatan yang merupakan organisasi nasional mempelajari dan melakukan penelitian lebih lanjut atas laporan Bappenas tersebut, dalam waktu dekat akan mempersiapkan dan menyampaikan laporan resminya ke Gubernur Syahrul Yasin Limpo terkait penelitiannya tersebut. Luar biasa memalukan, Propinsi Sulawesi selatan sebagai propinsi sulsel, ucap Imansyah Rukka.
